Network
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi di Bandung, Sabtu, mengatakan kebijakan UMP Jabar mengikuti kebijakan pemerintah terkait masalah UMP tersebut.
Dia menegaskan bahwa UMP Tahun 2021 menjadi dasar bagi seluruh kabupaten kota di Jabar sebagai sosial safety naet dalam penetapan upah minum kabupaten/kota atau UMK.
Baca Juga: Liga Inggris: Link Live Streaming MU vs Arsenal, Prediksi Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung TV
Baca Juga: Waduh, Konser Online Pertama Idola K-Pop di Korea Selatan Sejak Pandemi Berlangsung Semrawut
"Jadi jangan ada lagi kabupaten kota di bawah UMP. Untuk UMK ini kabupaten kota memiliki waktu sampai 21 November, Nantinya untuk di kabupaten kota adalah UMK sehingga kami harap datanya lebih jelas dan ini surat edaran ada kekuatan yang sesuai regulasi hukum yang ada," ujarnya.
Dia menuturkan untuk menaikan upah minimum provinsi membutuhkan perhitungan survei kebutuhan hidup layak (KHL) dari hasil pertumbuhan ekonomi provinsi dan inflasi.
Akan tetapi, dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar belum juga meluncurkan data terbaru.
Baca Juga: Ada MU vs Arsenal, Ini Jadwal Bola Liga Inggris Siaran Langsung di NET TV Malam Ini
Baca Juga: Login www.prakerja.go.id Daftar Kartu Prakerja Gelombang 11 Jika Sudah Dibuka, Ini Bocoran Syaratnya
"Sampai saat ini kami belum mendapatkan rilis terbaru dari BPS. Karena mereka baru akan merilis data inflasi pada 2 November dan pertumbuhan ekonomi pada 4 November," ujar Taufik.
