Mulai dari Pengaturan Upah Hingga Sanksi Pidana, Ini Pokok Penting UU Omnibus Law Cipta Kerja

1.       Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) tetap diatur

2.       Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja atau buruh dengan mepertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi atau inflasi

Pesangon dan JKP

1.       Pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja atau buruh.

2.       Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah skema baru terkait dengan jaminan ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun

Baca Juga: Telkomsel Bagi Hadiah Rp2,5 Juta Buat Mahasiswa dan Pelajar Asalkan Punya Nomor Ini, Buruan Terbatas

Baca Juga: Tsunami Setinggi 20 Meter di Pulau Jawa Saja, Salah, Berikut Daftar 14 Wilayah Indonesia Berpotensi

3.       JKP tidak menambah beban bagi pekerja atau buruh

Tenaga Kerja Asing

1.       Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat diperkerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki komppetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki