Network
RW saat ditanyai mengenai kasus maling uang rakyat itu, justru diam dan enggan berkomentar.
Diketahui, sebelumnya telah menetapkan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno (HS) dan Rahmat Wardi (RW) dari pihak CV Prima sebagai tersangka maling uang rakyat.
Keduanya ditetapkan sebagai maling uang rakyat dalam kasus proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman (PUPRPKP) Kota Banjar, Jawa Barat Tahun 2008-2013.
Selain itu sebagai tersangka maling uang rakyat keduanya juga diklaim menerima gratifikasi, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 23 Desember 2021.
"Adapun konstruksi dan uraian perkara tersebut sebagai berikut. Tersangka RW sebagai salah satu pengusaha jasa konstruksi di Kota Banjar diduga memiliki kedekatan dengan tersangka HS selaku Wali Kota Banjar periode 2008-2013," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Desember 2021.
Dari hal tersebut keduanya diduga memiliki kedekatan dari awal saat Rahmat mulai mendapatkan kemudahan dalam membuat ijin usaha.
Diduga Rahmat mendapatkan kemudahan dari Heri untuk mendapatkan ijin usaha, jaminan lelang, dan rekomendasi pinjaman bank.
Hal tersebut memudahkan Rahmat untuk mendapatkan proyek-proyek besar pemerintah Kota Banjar paket di Dinas PUPRPKP Kota Banjar.
Dicurigai dengan Rahmat yang pada sepanjang tahun 2012-2014, RW mendapatkan 15 paket proyek pekerjaan Dinas PUPRPKP Kota Banjar dengan total nilai Rp23,7 miliar.
