Network
PIKIRAN RAKYAT - Saban tahun, PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru jadi proses yang krusial dalam sistem pendidikan Indonesia.
Siswa baru diterima di berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Proses ini melibatkan berbagai tahap seleksi yang harus dilalui calon siswa. Dinamika PPDB kerap mencerminkan banyaknya tantangan dan kompleksitas sistem pendidikan kita, mulai dari distribusi kuota, zonasi, transparansi, dan keadilan.
Salah satu aspek penting dalam PPDB adalah sistem zonasi, yang diterapkan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan. Sistem ini mengatur agar siswa diterima di sekolah-sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan memastikan semua anak punya kesempatan sama untuk mendapat pendidikan berkualitas.
Akan tetapi, implementasi sistem zonasi tidak selalu mulus. Banyak orangtua cemas jika anak mereka tidak bisa berke sekolah favorit karena aturan zonasi sehingga menimbulkan ketegangan dan protes di beberapa daerah.
Transparansi dan akuntabilitas dalam PPDB juga kerap bermasalah. Sering kita dengar laporan praktik kecurangan, manipulasi data, dan intervensi pihak-pihak tertentu yang ingin mengamankan posisi di sekolah tertentu bagi anak-anak mereka.
Untuk mengatasi hal ini, pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan.
PPDB adalah cerminan rumitnya sistem pendidikan Indonesia. Sementara tujuan utamanya adalah memastikan akses pendidikan yang merata dan adil, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, orangtua, dan masyarakat luas, diharapkan proses PPDB dapat terus diperbaiki.
PRMN Mengawasi PPDB
Berkenaan dengan hal itu, Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) dengan tegas mendukung pengawasan yang ketat terhadap PPDB. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapannya dilaksanakan dengan transparan, adil, dan bebas dari segala kecurangan. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan akses terhadap pendidikan yang adil harus dijamin tanpa ada diskriminasi atau manipulasi.
