Network
SEMARANGKU - Rekrutmen pegawai tahun 2021 yang dilakukan pemerintah diprotes PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dengan alasan diskriminatif.
Padahal rekrutmen pegawai tahun 2021 ini begitu dinanti untuk memperjelas status pegawai honorer, namun jika hanya itu alasannya maka tidak bisa diterima oleh PGRI.
Bahkan PGRI pusat telah mengeluarkan sikap dan membuat pernyataan resmi agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan rekrutmen pegawai supaya tak hanya untuk pegawai honorer saja.
Baca Juga: Akibat Hujan Deras Dua Hari, Tanggul di Kudus Jebol dan Air Sungai Gelis Banjiri Desa
Baca Juga: Daftar Penyanyi dan Grup K-Pop yang Akan Comeback atau Debut di Januari 2021, Suju Hingga ITZY
Dalam keterangan resmi yang ditandatangani oleh Ketum PGRI Prof Dr Unifah Rosyidi dan Sekjen Ali H Arahim, ada lima poin sikap Pengurus Besar PGRI soal rekrutmen pegawai tahun 2021.
Pertama, PGRI memohon agar pemerintah, yaitu Kemen PAN RB, Kemendijbud dan BKN mengkaji ulang kebijakan itu. Yaitu rencana pemerintah mengeluarkan formasi guru dalam penerimaan CPNS mulai tahun 2021.
Kedua, perekrutan PPPK ditujukan untuk memberikan kesempatan dan sebagai penghargaan kepada guru honorer yang berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawaiannya.
Baca Juga: Hadir Kembali di 2021, Cek Syarat Penerima BLT UMKM Banpres BPUM Rp 2,4 Juta Agar Lolos
