Network
SEMARANGKU - Menanggapi dalang aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Mahfud MD sebut ada campur tangan dari orang dekat SBY, simak tanggapan Mahfud MD di artikel ini.
Sebelumnya, tuduhan dalang di balik aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja diarahkan ke SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.
Akan tetapi, tuduhan tersebut dibantah oleh SBY dan beberapa tokoh Partai Demokrat seperti Ossy Darmawan dan Andi Arief.
Baca Juga: 3 Pilihan Kuota Internet Gratis dan Murah dari Telkomsel 10 - 50 GB, Ini Syarat dan Cara Dapatnya!
Baca Juga: Link dan Cara Daftar BLT UMKM Program BPUM, Sambil Online Dapat Modal Hibah Rp 2,4 Juta, Buruan!
Menurut Ossy Darmawan selaku Kepala Badan Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, menyebut bahwa tuduhan tersebut adalah upaya fitnah yang disuarakan oleh buzzer.
Sedangkan Andi Arief justru meminta klarifikasi pemerintah terkait tuduhan aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja kepada SBY dan Partai Demokrat tersebut.
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Andi Arief meminta klarifikasi pemerintah lengkap dengan menautkan akun Twitter Mahfud MD.
Baca Juga: Jalani Cuti Bersama Oktober 2020, Mendagri Tito Karnavian Himbau Hal Ini
Baca Juga: Usai BLT Subsidi Gaji, Satgas PEN: Bantuan Baru Akan Disalurkan ke Golongan Ini!
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd
, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," cuit akun Twitter @AndiArief_.
Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda.— andi arief (@AndiArief__) October 13, 2020
Tidak tinggal diam, menanggapi hal tersebut, Mahfud MD juga turut berkomentar.
Menko Polhukam Mahfud MD justru menanyakan kalrifikasi macam apa yang harus dilakukan pemerintah.
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__
? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," ujar akun Twitter @mohmahfudmd, 14 Oktober 2020.
Baca Juga: Golongan Ini Tidak Bisa Dapat BLT UMKM Program BPUM Rp 2,4 Juta, Cek Disini Siapa yang Boleh Daftar
Baca Juga: Mau Bantuan BLT UMKM Program BPUM Pakai Cara Mudah Online Langsun Cair Modal Rp 2,4 Juta, Pelaku UKM
Dilansir SEMARANGKU dari artikel Zona Jakarta yang berjudul Beri Bocoran, Mahfud MD: Mungkin Nanti Ada yang Ditangkap, Orang Dekat Pak SBY!
Hingga saat ini, pemerintah memang belum pernah menyebut nama dalang dibalik kerusuhan demo yang isunya berhembus kencang.
Namun sebelumnya, Kader PDIP, Dewi Tanjung bahkan lantang menuding Partai Demokrat membiayai demo penolakan RUU Cipta Kerja.
Dewi Tanjung terang-terangan menulis Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalang dari demo penolakan RUU Cipta Kerja.
Hal itu seperti dikutip Zonajakarta.com dari akun Twitter pribadi milik Dewi Tanjung @DTanjung15 yang mengunggah sebuah postingan pada 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Mau Bantuan BLT UMKM Program BPUM Pakai Cara Mudah Online Langsun Cair Modal Rp 2,4 Juta, Pelaku UKM
Baca Juga: Cara Dapat Hadiah Kuota Internet Gratis 100 GB Hingga Iphone 11, Khusus untuk Pengguna By.U
"SBY, lebih baik uangnya dipakai bikin project lagu aja, daripada buat bayar orang berdemo. uooops, Nyai keceplosan," cuit Dewi di akun Twitternya, @DTanjung15
Tak berhenti sampai disitu, Dewi Tanjung bahkan menyinggung soal kegagalan anak SBY untuk menjadi menteri.
"SBY, Kau sudah Tua sebaiknya Kau perbanyak aja ibadahnya.
Anak mu Gagal jadi menteri Kau terus membuat gaduh di negara ini.
Apa kau tidak takut akan azab Allah SWT atas kedzoliman yg kau lakukan selama ini kepada bangsa ini.
Baca Juga: Telkomsel Bagikan Kuota Internet Gratis dan Murah 50 GB Plus Bisa Youtube-IG, Ini Cara Dapatnya
Baca Juga: Diperpanjang Sampai Akhir November, Cek Cara Daftar BLT UMKM Program BPUM Terbaru Via Online
Sebelum Malaikat Mau menjemput Mu maka bertaubatlah SBY," tulis akun @DTanjung15 pada 9 Oktober 2020.
Dewi Tanjung sendiri mengaku tak gentar meski diancam akan disomasi oleh partai Demokrat atas cuitannya tersebut.
"Nyai di Ancam akan di Somasi oleh Demokrat karna mereka bilang Nyai memfitnah SBY
Lalu Nyai Harus Bilang Waoow Gitu.
Seluruh rakyat Indonesia tau 10 Thn SBY jd Presiden Gagal bnyk Project Mangkrak & kekayaan SBY makin meningkat.
Baca Juga: Pastikan Sebelum Cair! Ini Cara Cek Penerima BLT Subsidi Gaji Gelombang 2 via HP
Baca Juga: Catat! Kemenkop UKM Hanya Beri BLT UMKM Program BPUM Rp 2,4 Juta ke Penerima yang Penuhi Syarat Ini
Mau kasus hambalang & Centuri, Petral di buka lg neh," tulis akun @DTanjung15 pada 10 Oktober 2020.
Kini, Mahfud MD kembali menyinggung soal dalang demo yang dimaksud pemerintah.
Dikutip Zonajakarta.com dari RRI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pemerintah tak menyebut partai sebagai dalang demo penolakan UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.
"Kita ndak nyebut partainya, oleh sebab itu, ketika kemarin Partai Demokrat dengan apa namanya, merasa disudutkan oleh itu, kalau pemerintah kan tidak mengatakan itu," kata Mahfud seperti dikutip dari wawancara di kanal YouTube Karni Ilyas, yang dirilis Minggu (18/10/2020).
Baca Juga: Terungkap! Identitas Penabrak Mobil Hanafi Rais di Kecelakaan Tol Cipali Sudah Diketahui
Baca Juga: Rangkaian Keseruan Touring Motor Generasi 125 Yamaha di Gunung Telomoyo Semarang-Magelang
Pemerintah, kata dia, hanya menyebut ada pihak yang ditangkap secara individu tanpa embel-embel organisasi atau kedekatan dengan siapapun.
"Mungkin, mungkin ya, ada orang yang nanti ditangkap. Itu orang dekat dengan Pak SBY, tetapi kita tidak mengatakan orang itu disuruh Pak SBY. Hanya dekat dengan Pak SBY dan mungkin orang itu dekat juga dengan saya, masa dibilang saya (dalangnya)," imbuh Mahfud.
Soal reaksi SBY yang merasa tertuduh, Mahfud sekali lagi memastikan pemerintah tak ikut-ikutan. Kata dia, tudingan itu dibuat oleh akun Twitter, bukan oleh pemerintah.
"Lho (yang menuding) itu bukan pemerintah. Kenapa pemerintah diem aja lihat (tudingan) itu? Lah (kasus pencemaran nama baik) itu kan delik aduan, kalau yang begitu ditangani pemerintah, orang yang tiap hari caci Pak Jokowi banyak, orang yang maki saya banyak, tidak diapa-apain juga," kata Mahfud.(Lusi Nafisa/Zona Jakarta)***
