Baca Juga: Mau BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp2,4 Juta Cair Lagi di Tahun 2021? Kemnaker Syaratkan Kondisi Ini!
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam pendekatan berbasis mikro ini, ujar Airlangga, penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum.
“Pelibatan aktif dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Operasi Yustisi TNI-Polri ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk melakukan tracing,” ujarnya.
Lebih jauh Airlangga menyebutkan, Pemerintah akan memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro ini dan mengevaluasi lingkupnya secara dinamis.
Baca Juga: BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Tidak Disalurkan Lagi Tahun 2021, Penyebabnya Cuma Karyawan!
“Pemerintah akan mengonsentrasikan pada 98 daerah yang saat ini melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat,” imbuhnya.
Dalam keterangan persnya, Ketua KPCPEN juga mengungkapkan, dengan adanya kebijakan PPKM yang diberlakukan Pemerintah di seluruh provinsi se-Jawa dan Bali, terlihat perbaikan di sejumlah provinsi, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.
Selama PPKM ini, imbuh Airlangga, juga terjadi penurunan pada mobilitas penduduk di berbagai sektor. Namun, diakuinya bahwa mobilitas di tempat kerja dan area pemukiman masih relatif tinggi, sehingga hal tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah.