SEMARANGKU- Gubernur Jakarta Anies Baswedan menentang putusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatalan PPKM level 3 pada Nataru nanti.
Sebelumnya Luhut telah membatalkan aturan PPKM level 3 di seluruh penjuru Indonesia, namun apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan justru sebaliknya.
Anies Baswedan justru menerapkan adanya PPKM level 3 untuk masyarakat DKI Jakarta.
Baca Juga: Varian Baru Covid-19, Menko Luhut Binsar Pandjaitan: Masyarakat Jangan Panik
Baca Juga: Penetapan UMP Jakarta, Buruh Unjuk Rasa di Balai Kota Jakarta Tuntut Gubernur Anies Baswedan
Padahal keputusan Menko Marves, Luhut telah menimbang dengan berbagai alasan bahwa PPKM level 3 tidak bisa dilakukan di seluruh Indonesia.
Putusan tersebut berdasar kepada perkembangan terbaru Covid-19 saat ini di tanah air.
Dijelaskan bahwa, pembatalan aturan PPKM level 3 karena kasus Covid-19 di tanah air bisa dikendalikan, angka penularan bisa ditekan.
Oleh karena itu, pemerintah membatalkan aturan tersebut karena dianggap tidak seimbang dengan situasi dan kondisi saat ini.
Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan," kata Luhut.
Keputusan tersebut justru ditolak oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan menerapkan PPKM level 3 di Jakarta.
Anies Baswedan juga langsung membuat PP untuk mengukuhkan kebijakan tersebut dengan menuangkannya pada Keputusan Gubernur DKI No 1430 tahun 2021.
Dalam keputusan tersebut, PPKM level tiga akan diberlakukan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
"Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Level 3 Coronavirus Disease 2019 selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022," kata Kepgub Anies Baswedan dalam keterangan tertulis.
Dasar Anies Baswedan menentang kebijakan Luhut, mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan Covid-19 saat Natal dan Tahun Baru 2022.
Satu dari poin terpenting yang ada dalam kepgub ini adalah terkait aktivitas masyarakat yang tetap dilakukan di masing-masing sektor.
Keputusan tersebut mengatur bahwa masyarakat bisa beraktivitas setelah melakukan vaksinasi pada dosis pertama.
"Kecuali bagi penduduk yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun," jelas poin keempat Kepgub tersebut.
Untuk itu perlu melakukan skrining di setiap sektor perkantoran, pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan.
Oleh karena itu, pengunjung diharapkan memiliki aplikasi PeduliLindungi atau membawa bukti sertifikat vaksin.
"Sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi dan atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang," ujarnya.
Kepgub yang terbit tersebut ditujukan kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) Airlangga Hartarto untuk segera ditindak lanjuti.***