Network
Namun, ICC menunjukkan bahwa pihaknya masih memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte, pada saat Filipina masih menandatangani Statuta Roma hingga Maret 2019.
Sebelumnya, Filipina meratifikasi Statuta Roma pada 30 Agustus 2011, dan mulai berlaku pada November 2011.
Selain kebijakan 'War on Drugs' milik Rodrigo Duterte, ICC juga mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki dugaan eksekusi singkat yang dilakukan di kota Davao, antara 2011 dan 2016, ketika Rodrigo Duterte masih menjadi walikota sebelum dia terpilih sebagai presiden.
ICC menyelidiki setidaknya 385 pembunuhan ekstra-yudisial di Davao, yang mencakup periode ketika Filipina menjadi negara pihak Statuta Roma.
Eksekusi pembunuhan tersebut dilaporkan telah dilakukan oleh petugas polisi setempat yang sering disebut kelompok main hakim sendiri Davao Death Squad (DDS).
Pada 2017, seorang pensiunan polisi di kota Davao juga mengaitkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan anak buahnya dengan hampir 200 pembunuhan ketika dia menjadi walikota di sana.
Tetapi menurut situs web Mindanews, hasil lainnya ditemukan sebanyak 1.424 daftar eksekusi yang terdaftar oleh Coalition Against Summary Execution yang berbasis di Davao.
Jaksa ICC menuduh bahwa mereka yang terbunuh di Davao juga terkait dengan perdagangan narkoba, menambahkan bahwa anggota geng dan anak jalanan juga dibunuh.
Rodrigo Duterte menjabat sebagai walikota Davao selama sekitar 20 tahun. Dia juga pernah menjabat sebagai anggota kongres dan wakil walikota.
Jaksa ICC mengatakan bahwa pihak berwenang kemudian menggunakan taktik yang sama dalam perang nasional melawan narkoba, ketika Rodrigo Duterte menjadi presiden Filipina.
