Network
Data pemerintah Filipina terbaru yang dirilis pada Juni 2021 menunjukkan bahwa hingga akhir April 2021, polisi dan pasukan keamanan Filipina lainnya telah menewaskan sedikitnya 6.117 tersangka pengedar narkoba selama operasi 'War on Drugs'.
Tetapi angka pemerintah Filipina yang dikutip oleh PBB pada Juni 2020 sudah menunjukkan setidaknya 8.600 kematian.
Sebuah laporan polisi Filipina pada tahun 2017 juga menyebut 16.355 kasus pembunuhan yang sedang diselidiki sebagai pencapaian dalam perang melawan narkoba.
Pada bulan Desember 2016, Al Jazeera melaporkan lebih dari 6.000 kematian selama kebijakan 'War on Drugs', menimbulkan pertanyaan tentang inkonsistensi sistem pencatatan pemerintah Filipina dan kemungkinan adanya manipulasi data pemerintah Filipina.
Kelompok HAM Filipina mengatakan jumlah kematian kebijakan 'War on Drugs' bisa antara 27.000 dan 30.000 kasus. Mereka menuduh pihak berwenang melakukan eksekusi singkat yang membunuh tersangka yang tidak bersalah termasuk anak-anak.
Di antara para korban kebijakan 'War on Drugs' yang tewas setidaknya terdapat 73 anak-anak, dengan yang termuda baru berusia lima bulan, menurut penyelidikan PBB.
Banyak orang juga dibunuh oleh orang-orang bersenjata yang tidak dikenal, dan kemudian berubah menjadi petugas polisi selama kebijakan 'War on Drugs', menurut laporan berita di Filipina.
Menanggapi langkah awal ICC untuk menyelidiki kebijakan 'War on Drugs' di Filipina, Rodrigo Duterte menarik keanggotaan Filipina dari ICC pada Maret 2018. Keputusan tersebut mulai berlaku tepat setahun kemudian pada 2019.
Ketika Filipina mengumumkan akan mundur dari ICC, Presiden Filipina Rodrigo Duterte membela tindakan kerasnya terhadap permasalahan narkoba di Filipina.
Rodrigo Duterte juga mengatakan bahwa kebijakan 'War on Drugs' sudah secara sah diarahkan terhadap bandar dan pengedar narkoba yang telah bertahun-tahun menghancurkan generasi sekarang, terutama kaum muda.
