SEMARANGKU – Jenderal Myanmar menutup akses internet pada hari Sabtu, 6 Februari 2021, setelah rakyat Myanmar memprotes kudeta oleh militer dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi.
Aksi demo telah berlangsung di mana para aktivis meneriakkan hal-hal serupa kegagalan dictator militer dan kemenangan demokrasi sementara rakyat Myanmar menawari mereka makanan dan air.
Menyambut aksi demo tersebut, para Jenderal Myanmar pun menutup akses internet setelah protes yang dilakukan rakyat yang juga menuntut pembebasan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Semarang Banjir, PT KAI Sampaikan Permohonan Maaf Pada Para Penumpang
Baca Juga: Pertama Kalinya Joe Biden Kirim Kapal Perang di Laut Taiwan, China: Trik Lama!
Jenderal Myanmar tutup akses internet setelah rakyat Myanmar protes kudeta militer dan ingin Aung San Suu Kyi bebas
Banyak di antara kerumunan itu mengenakan pakaian merah, warna identic partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi yang menang telak pada pemilihan 8 November.
Ketika protes berkembang dan para aktivis mengeluarkan seruan di media sosial agar orang-orang bergabung dalam pawai, internet di Myanmar tidak bisa diakses lagi, dikutip dari Reuters.
Kelompok pemantau NetBlocks Internet Observatory melaporkan pemadaman internet skala nasional, mengatakan di Twitter bahwa konektivitas telah turun ke 54% dari tingkat biasa. Para saksi melaporkan penutupan layanan data seluler dan wifi.
Baca Juga: Semarang Banjir, Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Angkat Bicara
Jenderal menolak berkomentar. Hal ini merupakan upaya dalam membungkam pendapat rakyat dengan memblokir sementara Facebook dan merambah ke Twitter dan Instagram pada hari ini.
Perusahaan telepon seluler Norwegia Telenor Asa mengatakan pihak berwenang telah memerintahkan penyedia internet untuk menolak akses ke Twitter dan Instagram sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Banyak yang menghindari larangan situs seperti Facebook dengan menggunakan jaringan pribadi virtual untuk menyembunyikan lokasi mereka, tetapi gangguan yang lebih umum pada layanan data seluler akan sangat membatasi akses ke berita dan informasi independen.
Baca Juga: Survei Nasional AS: 50 Persen Responden Dukung Donald Trump Dihukum
Baca Juga: Israel Semakin Agresif, Jubir Presiden Palestina Imbau Masyarakat Internasional Turun Tangan
“Internet sudah down tapi kami tidak akan berhenti meninggikan suara kami,” tulis seorang pengguna Twitter dengan nama pengguna Maw Htun Aung. “Mari berjuang dengan damai untuk demokrasi dan kebebasan. Mari berjuang sampai menit terakhir untuk masa depan kita. "
Organisasi masyarakat sipil Myanmar mengimbau penyedia internet dan jaringan seluler untuk menentang perintah junta yang memblokir akses internet.
"Dengan mematuhi arahan mereka, perusahaan Anda pada dasarnya melegitimasi otoritas militer, meskipun ada kecaman internasional terhadap badan ini," kata sebuah koalisi kelompok dalam sebuah pernyataan.
Telenor mengatakan sebelum penutupan internet, secara hukum diwajibkan untuk mengikuti perintah untuk memblokir beberapa media sosial, tetapi "menyoroti kontradiksi arahan tersebut dengan hukum hak asasi manusia internasional."
Wakil direktur regional Amnesty International untuk Kampanye, Ming Yu Hah, mengatakan mematikan internet di tengah kudeta dan pandemi COVID-19 adalah keputusan keji dan sembrono.
Junta mengumumkan keadaan darurat satu tahun dan berjanji akan menyerahkan kekuasaan setelah pemilihan baru, tanpa memberikan kerangka waktu.***