SEMARANGKU – Sederet kerugian menanti Myanmar jika militer negara tersebut tidak segera menghentikan kudeta dan membebaskan Aung San Suu Kyi dan petinggi partai NLD.
Kerugian yang akan diderita Myanmar atas kudeta tersebut di antaranya mulai dari sanksi ekonomi AS hingga bantuan untuk penanganan pandemi dihentikan.
Di awal berita tentang kudeta tersebut tersebar, Presiden Joe Biden mengancam akan memberlakukan kembali sanksi ekonomi AS yang sebelumnya pernah diterima Myanmar.
Baca Juga: Bertemu Jenderal Min Aung Hlaing Bulan Lalu, China Tolak Disebut Dukung Kudeta di Myanmar
Ini Kerugian yang Menanti Myanmar Jika Tidak Hentikan Kudeta, Sanksi AS Hingga Bantuan Covid-19 Dihentikan
Kudeta tersebut merupakan pukulan besar bagi harapan negara miskin berpenduduk 54 juta itu dalam menggapai kestabilan dalam negara demokrasi.
Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, utusan Myanmar Christine Schraner Burgener mendesak Dewan Keamanan untuk bersama-sama mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar.
Dewan sedang merundingkan kemungkinan pernyataan yang akan mengutuk kudeta tersebut, menyerukan militer untuk menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia, dan segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah, kata para diplomat.