Network
Sehingga dalam hal ini, perempuan sebagai kaum yang rentan seringkali menjadi objek kekerasan patut menjadi perhatian khusus. Apalagi Patriarki sebagai budaya Indonesia ini terlalu mensubordinasi perempuan.
Dengan adanya dukungan Presiden Jokowi terhadap UU TPKS ini, menjadi sebuah angin segar. Karena UU TPKS ini telah melewati jalan yang panjang sebagai payung hukum dalam memberikan jaminan terhadap HAM khususnya kekerasan dan diskriminasi.
Maka dari itu, UU TPKS harus diimplementasikan dengan baik oleh para pemangku kepentingan sebagai tugas dan tanggungjawabnya dalam menjalankan pemerintahan. Agar dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal dari hulu ke hilir.
Sehingga tantangan para pemangku kepentingan adalah meminimalisir tindak kekerasan seksual yang marak terjadi. Sebab dampak dari tindak kekerasan bisa merusak mental dan fisik, hingga mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan.
Lebih lanjut, dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Komnas Perempuan tidak hanya berbincang seputar implementasi UU TPKS, akan tetapi juga mengutarakan beberapa hal lain terkait situasi penting saat ini.
Situasi penting yang dimaksudkan Komnas Perempuan adalah terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan peningkatan laporan kekerasan pada perempuan, khususnya kasus kekerasan seksual.
"Demikian juga terkait dengan situasi perempuan di situasi konflik dan bencana, perempuan bekerja, serta perempuan yang menjadi tahanan berhadapan dengan hukum maupun menghadapi berbagai bentuk penghukuman ataupun perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi," terang Ketua Komnas Perempuan dikutip dari antaranews.com pada (28/02/2023).***
