Network
SEMARANGKU - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak boleh kendur di masa pandemi Covid-19.
Penekanan Jokowi terkait dengan pengawasan OJK yang tidak boleh kendur atau longgar tersebut bertujuan untuk menutup celah modus kejahatan.
Perihal pengawasan OJK yang tidak boleh melemah telah disampaikan Jokowi pada pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, pada Kamis, 20 Januari 2022.
Presiden Jokowi menekankan bahwa kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan oleh OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pemerintah Memberlakukan Kebijakan Satu Harga untuk Minyak Goreng, Jokowi: Prioritas Pemerintah
Khususnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan.
Selain itu, juga harus dapat membantu sektor informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu bertahan, sehingga bisa tumbuh lebih baik.
“Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendur karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” ujar Jokowi, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
Presiden Republik Indonesia ini juga mengapresiasi jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Saya mengapresiasi jajaran Otoritas Jasa Keuangan yang dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain. Antara sektor jasa keuangan dengan sektor riil harus saling mendukung dan saling menguatkan di saat-saat sulit seperti ini,” pungkasnya.
Baca Juga: Iwan Bule Blak-blakan Soal Kontribusi Jokowi ke Timnas, Ketua PSSI: Dibantu 50 Miliar
Presiden Jokowi lebih lanjut mengungkapkan bahwa tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Namun, sektor jasa keuangan juga tidak dapat tumbuh dengan kuat jika tidak didukung pergerakan sektor riil.
“Jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor riil, akan berpotensi munculnya skema ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi, dan sejenisnya. Ragam model penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Persoalan-persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya,” imbuh Jokowi.
Sekedar informasi, dalam pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, Sejumlah peserta hadir secara fisik di Jakarta Convention Center, dan sejumlah peserta lainnya hadir secara virtual.
Pertemuan ini bertema ‘Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Mendukung Pertemuan Ekonomi Baru’.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia.
Taksonomi hijau adalah klasifikasi sektor berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.
Itulah Jokowi yang menekankan bahwa pengawasan OJK tidak boleh kendur di masa pandemi Covid-19, menutup celah modus kejahatan.***
