Network
Hal tersebut menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh. Selain itu, Indonesia juga melakukan restorasi ekosistem mangrove yang memiliki peran menyerap dan menyimpan karbon.
Indonesia total memiliki lebih 20 persen area mangrove dunia dan termasuk yang terbesar di dunia.
Poin kedua, Jokowi menilai mekanisme insentif harus diberikan bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Sertifikasi dan standar produksi harus disertai market incentives sehingga dapat berfungsi mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bukan malah jadi menghambat perdagangan.
Sertifikasi juga harus tetap menjunjung azas keadilan pula yang nanti berdampak pada kesejahteraan rakyat kecil.
"Sertifikasi juga harus pertimbangkan semua aspek SDGs sehingga pengelolaan hutan sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat." terang Jokowi.
Poin ketiga, Jokowi memandang perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Menurut pandangan beliau adalah komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata bukan sekedar retorika.
Di lain sisi, Jokowi menegaskan bahwa memberi bantuan bukan berarti dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya.
Indonesia mengembangkan sumber-sumber pendanaan inovatif, antara lain Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau Indonesian Environment Fund (BPDLH / IEF) didirikan, penerbitan green bond dan green sukuk.
Selain itu juga mengembangkan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon sebagai insentif untuk pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi karbon.***
