Network
SEMARANGKU - Dalam kesempatannya menjadi pembicara pada KTT World Leaders COP26 hari kedua, Jokowi menekankan tiga perspektif terkait menjadikan hutan sebagai bagian aksi iklim global.
Hal itu disampaikan Jokowi pada KTT World Leaders COP26 hari kedua yang diselenggarakan di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia pada Selasa 2 November 2021.
Jokowi menjadi pembicara di KTT World Leaders COP26 hari kedua selain PM Inggris Boris Johnson dan Presiden Kolombia Ivan Duque Marquez. Dan, beliau menyampaikan tiga pandangan soal pentingnya hutan menjadi bagian iklim global.
Baca Juga: Jokowi Diundang Khusus Jadi Pembicara Pada Hari Kedua KTT World Leaders COP26
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Jokowi menyinggung soal ekosistem hutan sangat berpengaruh terhadap iklim global.
"Pertama, perhatian kita harus nimencakup seluruh jenis ekosistem hutan, tidak hanya hutan tropis, tapi juga hutan iklim sedang dan boreal." kata Jokowi.
Sebagai contoh kebakaran hutan yang berdampak pada emisi gas rumah kaca dan keanekaragaman hayati apapun jenis ekosistemnya.
Baca Juga: SBY Didiagnosa Kanker Prostat dan akan Berobat ke Luar Negeri, Jokowi Kirim Dokter Kepresidenan
Lantas, Jokowi menerangkan terkait pengelolaan hutan, Indonesia telah mengubah paradigmanya dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan.
Hal tersebut menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh. Selain itu, Indonesia juga melakukan restorasi ekosistem mangrove yang memiliki peran menyerap dan menyimpan karbon.
Indonesia total memiliki lebih 20 persen area mangrove dunia dan termasuk yang terbesar di dunia.
Poin kedua, Jokowi menilai mekanisme insentif harus diberikan bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Sertifikasi dan standar produksi harus disertai market incentives sehingga dapat berfungsi mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bukan malah jadi menghambat perdagangan.
Sertifikasi juga harus tetap menjunjung azas keadilan pula yang nanti berdampak pada kesejahteraan rakyat kecil.
"Sertifikasi juga harus pertimbangkan semua aspek SDGs sehingga pengelolaan hutan sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat." terang Jokowi.
Poin ketiga, Jokowi memandang perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Menurut pandangan beliau adalah komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata bukan sekedar retorika.
Di lain sisi, Jokowi menegaskan bahwa memberi bantuan bukan berarti dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya.
Indonesia mengembangkan sumber-sumber pendanaan inovatif, antara lain Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau Indonesian Environment Fund (BPDLH / IEF) didirikan, penerbitan green bond dan green sukuk.
Selain itu juga mengembangkan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon sebagai insentif untuk pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi karbon.***
