Network
SEMARANGKU – Salah satu Mantan Wakil DPR RI Fadli Zon dalam video yang diunggah menyoroti masalah vaksin berbayar.
Vaksin berbayar tersebut menurut Fadli Zon adalah hal yang tidak etis karena vaksin sendiri dibeli memakai uang rakyat.
Fadli Zon juga menyoroti bahwa bisnis vaksin berbayar ini sangatlah melukai rasa kemanusiaan dan terkesan amoral.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Butuh Bantuan Internasional untuk Atasi Tsunami Covid-19, Fadli Zon: Pemerintah Harus Realisti
Dikutip Semarangku dalam video yang diunggah pada akun YouTube Fadli Zon Official.
Fadli Zon menyampaikan pendapatnya mengenai masalah vaksin berbayar tersebut.
"Kebijakan vaksin ini harus dicabut bukan hanya ditunda." ujarnya.
Menurutnya kebijakan ini adalah suatu tindakan yang tidak etis bila tetap diberlakukan.
Fadli juga mengatakan bahwa hal tersebut sangat amoral terlebih terjadi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih terus merebak.
Baca Juga: Fadli Zon Nilai Kebijakan Pemerintah Tentang PPKM Belum Memadai, Fadli: TKA Asing Masih Bisa Masuk
"Seharusnya vaksin menjadi milik publik yang harus disediakan negara bagi semua orang secara gratis." katanya.
Fadli juga mengatakan dengan tingkat vaksinasi yang baru menyentuh kurang lebih 5 persen penduduk.
Kebijakan mengubah vaksin menjadi private good adalah sebuah keputusan tidak pantas.
Bahkan dikatakan oleh Fadli Zon jika Menteri Kesehatan sendiri mengakui bahwa vaksin berbayar adalah sebuah bisnis.
Fadli juga mengatakan tentu saja bahwa bisnis pasti mencari keuntungan.
Dirinya juga berpendapat bahwa vaksin adalah suatu barang yang dibeli dengan memakai uang rakyat sendiri.
"Jadi vaksin dibeli pakai uang rakyat tapi hendak dijual kembali kepada rakyat melalui perusahaan negara." katanya.
Dirinya juga berpendapat bahwa jika hal ini masih terus akan dilaksanakan dan tidak dibatalkan, maka hanya golongan tertentu yang dapat menerima vaksin.
"Sementara golongan yang tidak mampu hanya bisa menunggu vaksin gratis pemerintah yang entah kapan." ungkapnya.
Dia juga mengatakan bahwa vaksin berbayar harus ditolak.
Hal tersebut karena sebelumnya pemerintah telah mengatakan bahwa penerima vaksinasi akan digratiskan dan tidak dipungut biaya sama sekali.
"Sebelumnya melalui peraturan menteri kesehatan no. 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19 pemerintah menjamin bahwa penerima vaksin Covid-19 tidak dipungut biaya alias gratis." jelasnya.
"Tapi kemudian peraturan diubah oleh Permenkes No.10 tahun 2021 dimana badan hukum atau usaha dapat melaksanakan vaksinasi untuk staff."
"Lalu aturan diubah lagi menjadi Permenkes No. 19 tahun 2021 dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bisa diberikan kepada individu secara berbayar." pungkasnya
Fadli Zon juga mengatakan inconsistent kebijakan ini berbahaya karena bisa mengurangi kepercayaan bukan hanya kepada pemerintah tetapi kepada situasi pandemi.
Menurut Fadli Zon karena masyarakat masih ada yang tidak percaya pada Covid-19, terlebih ditambah dengan wacana vaksinasi berbayar tersebut maka masyarakat semakin akan tidak percaya kepada situasi pandemi ini.***
