Network
SEMARANGKU - KPK beri apresiasi kepada Ganjar Pranowo setelah membawa Jateng sukses terapkan sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah.
Secara langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol Firli Bahuri memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Apresiasi KPK ini terkait soal pencegahan korupsi. Ganjar Pranowo dinilai telah berhasil menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan cara membentuk pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.
Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa 13 April 2021 merekam momen spesial ini.
Dalam acara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo diminta memberikan masukan terkait program pencegahan korupsi bersama beberapa pembicara lainnya.
Baca Juga: Resmikan Polri TV dan Radio, Kapolri : Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Setiap Saat
Baca Juga: Hukum Mencicipi Masakan Bagi Koki dan Ibu Rumah Tangga Ketika Sedang Berpuasa
Baca Juga: Layanan Vaksin Jawa Tengah Tersedia saat Malam Ramadhan, Golongan Ini Diprioritaskan!
"Saya mendorong, kalau kita ingin melakukan pencegahan, konteks pencegahan harus melibatkan semuanya. Kalau konteks OTT sudahlah, itu pasti akan diberitakan secara luas. Namun cerita baik, proses panjang merubah sistem dan perilaku antikorupsi ini tidak pernah muncul," kata Ganjar.
Ada banyak praktik baik lanjut Ganjar yang telah dilakukan beberapa daerah terkait pencegahan korupsi. Di Jateng misalnya, sejak koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) dari KPK dilaksanakan sejak 2015 lalu, maka muncul beberapa program pencegahan antikorupsi, seperti pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.
"Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perijinan-perijinan, sehingga kita bisa pantau semuanya. Bahkan kami telah memiliki Perda khusus tentang pendidikan antikorupsi itu," jelasnya.
Selain itu, penyuluh antikorupsi di Jawa Tengah juga sudah berjalan dengan baik. Beberapa ASN dan masyarakat umum diberi pelatihan dengan pendampingan dari KPK untuk menjadi agen-agen penyuluh antikorupsi itu.
"Mereka telah menjadi virus seperti vaksinasi, yang kita suntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," tegasnya.
Menurutnya, banyak praktik baik dari daerah yang dapat diambil menjadi kebijakan nasional. Ganjar juga berterimakasih pada KPK yang selalu memberikan pendampingan terkait pencegahan korupsi.
Baca Juga: Kapolri Launching Polri TV-Radio, Listyo Sigit Prabowo: Lebih Dekat, Edukasi dan Informasi Akurat
Baca Juga: Ganjar Pranowo: Jawa Tengah Kompak Larang Mudik Lebaran 2021, Cek Jadwal Patroli Jateng!
Baca Juga: CATAT! Tiga Skenario Dishub Jateng Antisipasi Lonjakan Mudik Lebaran 6-17 Mei 2021
Baca Juga: Dinkes Jateng Sediakan Layanan Program Vaksinasi Malam Hari Selama Puasa Ramadhan 2021
Ketua KPK, Firli Bahuri membenarkan bahwa kerjasama antara KPK dengan Pemprov Jateng berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan membantu Jateng melaksanakan program-program pencegahan lainnya.
"Praktik-praktik pencegahan ini memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah. Karena jangan sampai, hanya orang kena OTT saja yang ramai, padahal masih banyak orang baik di Indonesia ini," kata Firli.
KPK lanjut dia juga telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas. Mereka disebar di Kementerian/Lembaga hingga Kabupaten/Kota untuk melakukan pencegahan korupsi. Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok.
"Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud dan terbentuk. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah untuk memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala KSP, Moeldoko mengapresiasi sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah yang telah berjalan dengan baik. Mulai sistem perencanan keuangan, birokrasi yang bersih hingga berjalannya pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.
"Saya pikir model seperti ini yang jusru banyak dieksploitasi di lapangan oleh para kepala daerah. Karena ini judulnya pencegahan, maka harus diperbanyak pendidikan dan penyuluhannya agar orang sadar. Kami sangat apresiasi pada pak Ganjar," katanya.
Moeldoko juga sepakat, bahwa program yang baik di daerah harus diadopsi menjadi program nasional. Dengan begitu, maka program pemerintah akan berjalan sesuai apa yang diharapkan.
"Saya sepakat dengan pak Ganjar, bahwa praktik baik yang dilakukan pemeritah daerah itu bisa menjadi bancmarking. Itu bisa jadi model dan diterapkan secara nasional. Itu sangat bagus, sehingga kita belajar dari yang empirik, nggak usah pusing-pusing lagi," tutupnya. ***
