Network
Kemensos menyebutkan, penonaktifan dilakukan sebab 5,2 juta peserta tersebut tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).
Menurut Lokataru Foundation, dasar tindakan Kemensos tersebut dinilai salah sasaran sebab alih-alih memperbaiki NIK peserta yang salah, Kemensos justru mencabut hak kepesertaan PBI.
Berkaitan dengan hal tersebut, Lokataru Foundation menilai Kemensos telah menyalahgunakan dana APBN yang digulirkan untuk PBI BPJS Kesehatan, meliputi 5,2 juta NIK yang tidak jelas, peserta yang tidak pernah mengakses layanan kesehatan sejak 2014 serta sebanyak 114.000 peserta yang telah meninggal dunia.
Baca Juga: Telkomsel Kasih Cashback 80 Persen Bagi Pembeli Kuota Internet Belajar! Begini Caranya
Baca Juga: BST Rp300 Ribu dari Kemensos akan Cair Februari, Ikuti Langkah Ini Dapatkan Bantuan di Kantor Pos
Melalui akun Instagram, Lokataru Foundation membagikan highlight terkait isu kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, sebagai berikut:
1. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada BPJS Kesehatan per 27 Agustus 2019 menemukan 27,44 juta data peserta bermasalah, terdapat NIK bermasalah dan ganda.
2. Proses validasi dan verifikasi data tak pernah akurat. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekacauan data ini diprediksi merugikan negara sebanyak Rp25 miliar per 20 November 2019.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tanam Cemara Laut di Pantai Kendal, Kades: Akan Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata
