SEMARANGKU - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya penerapan lima butir konsensus ASEAN untuk krisis Myanmar.
Pentingnya penerapan lima butir konsensus untuk krisis Myanmar ini disampaikan oleh Jokowi dalam perbincangan via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen.
Jokowi menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus berpijak pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, utamanya lima poin konsensus.
“Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar,” ujar Jokowi, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
Presiden Jokowi menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan lima butir konsensus pada saat kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar.
Lebih lanjut, Presiden RI dua periode ini juga mengungkapkan bahwa kekerasan masih terus berlanjur di Myanmar.
“Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar,” pungkas Jokowi.
Presiden Jokowi juga menekankan bahwa militer Myanmar harus memberikan akses komunikasi terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN.
Hal ini bertujuan agar utusan tersebut dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar.
“Akses kepada semua stakeholders sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD, NUG sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka,” imbunya.
Indonesia tetap konsisten bahwa selama tidak ada kemajuan signifikan, maka keputusan bahwa Myanmar hanya diwakili oleh non-political level di pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan.
Prinsip tersebut juga berlaku bagi rencana pelaksanaan Retreat para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan juga untuk pertemuan-pertemuan lainnya.
Jokowi juga setuju atas usulan pembentukan consultative meeting yang terdiri atas Utusan Khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center, otoritas Myanmar dan badan-badan PBB.
Consultative meeting bertujuan untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.
“Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi,” tutup Jokowi.
Itulah Jokowi yang menekankan pentingnya perwujudan lima butir konsensus ASEAN untuk krisis Myanmar, akses harus diberikan.***