Jokowi Sebut Indonesia Berpotensi Jadi Pemimpin Pasar Ekonomi Hijau Dunia Dengan Nilai Komitmen 3,92 Triliun

SEMARANGKU - Indonesia kini mempunyai potensi memimpin pasar ekonomi hijau dunia, pemerintahan Jokowi berhasil melakukan deforestasi sejak tahun lalu.

 

Selain peluang menjadi pemimpin ekonomi hijau, Jokowi menyebut pembangunan rendah karbon sebagai langkah awal stimulus hijau milik Indonesia.

 

Jokowi memaparkan sejumlah strategi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau. Strategi tersebut yang pertama, melalui pembangunan rendah karbon.

 

Kemudian mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau. Jokowi juga menjelaskan bahwa upaya konservasi dan restorasi lingkungan cukup berhasil dalam beberapa tahun terakhir. 

 

 

Selain itu, kebakaran hutan juga turun drastis. Jumlah titik panas atau hotspot pada tahun 2021 mencapai 1.369 titik, menurun jauh dari tahun 2014 sebanyak 89.214 titik. 

 

Restorasi lahan gambut juga berjalan baik. Pada rentang tahun 2016 hingga 2021, lahan gambut seluas 3,74 juta hektare telah direstorasi. 

 

Sementara itu, untuk rehabilitasi mangrove dilakukan secara besar-besaran yang mencakup 50 ribu hektare lahan pada 2020-2021.

"Target 2024 600 ribu hektare, terluas di dunia dengan daya serap karbon empat kali lipat dibanding hutan tropis, bahkan dengan below ground mangrove dapat mencapai 10-12 kali lipat.” tambahnya.

 

Baca Juga: Pemerintah Memberlakukan Kebijakan Satu Harga untuk Minyak Goreng, Jokowi: Prioritas Pemerintah

Pemerintah juga telah menyiapkan skema pembiayaan konservasi dan restorasi, yaitu melalui pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. 

 

Badan itu akan mengelola dana lingkungan hidup yang bersumber dari dalam dan luar negeri secara berkelanjutan yang kredibel dan akuntabel.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penerbitan green sukuk, yakni skema pembiayaan inovatif untuk membiayai agenda pembangunan yang ramah lingkungan. 

 

Kemudian disusul penerbitan government bonds kategori Environmental, Social, and Governance atau ESG bertujuan memperluas basis investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.

Pemerintah juga melakukan pengembangan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi. 

 

Di samping itu, penerapan budget tagging untuk anggaran iklim pada APBN serta menerapkan pajak karbon dalam menangani perubahan iklim.

Dan diprediksi Indonesia mampu mengalahkan potensi perdagangan karbon negara Peru, Kenya, maupun Brasil sebagai sesama negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia.

"Pembentukan harga carbon by country di Indonesia juga relatif bersaing dibandingkan negara pionir perdagangan karbon lainnya di dunia seperti Brasil, Peru, dan India." lanjutnya.

Indonesia juga memiliki beberapa proyek percontohan REDD plus dengan skema RBP atau Result-Based Payment. Di antaranya,  Green Climate Fund, Forest Carbon Partnership Facility dan Bio Carbon Fund dengan total nilai komitmen 273,8 juta dollar AS atau sekitar 3,92 triliun rupiah.

 

Selain bidang ekonomi, Indonesia juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, seperti up-skilling dan re-skilling, hingga kerjasama dengan universitas luar negeri.

"Indonesia juga terus melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan investasi dan iklim usaha." tutur Jokowi.

 

"Sumber-sumber pertumbuhan baru, terutama ekonomi hijau akan terus dikembangkan antara lain, pengembangan ekosistem industri kendaraan tenaga listrik dan pembangunan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara." lanjutnya. ***