Lokataru Foundation Soroti Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang Dinilai Salah Sasaran, Simak Info Lengkapnya

SEMARANGKU - Lokataru Foundation, kantor advokasi hukum dan HAM, menerbitkan laporan terkait isu penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinilai salah sasaran.

Program PBI BPJS Kesehatan digulirkan pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu dalam mengakses layanan kesehatan.

Lokataru Foundation memantau isu kepesertaan PBI dan menerbitkan laporan lengkapnya melalui laman bit.ly/PenonaktifanPBI.

Baca Juga: Sasaran Vaksinasi Tahap Kedua Ditetapkan Pemerintah, Pekerja Publik dan Lansia Jadi Prioritas

Baca Juga: Gempa 7,3 Skala Ritcher Melanda Fukushima, Deretan Gempa ini Juga Pernah Terjadi di Jepang

Pemantauan isu kepesertaan PBI dilakukan seiring penonaktifan bantuan bagi 5.227.852 peserta PBI oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemensos menyatakan, alasan penonaktifan tersebut disebabkan sebanyak 5,2 juta peserta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak jelas.

Selain itu, para peserta tidak pernah menggunakan layanan kesehatan sejak 2014.

Baca Juga: Ditemukan di Subang dan Karawang, Ribuan Kotak Oranye Ini Ternyata Berisi Bantuan untuk Korban Banjir

Baca Juga: Buruan, Telkomsel Siapkan Saldo GoPay Rp 1 Juta Buat yang Mau Ikutan Giveaway Ini, Ikuti Trend Sosmed!

Kemensos menyebutkan, penonaktifan dilakukan sebab 5,2 juta peserta tersebut tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Menurut Lokataru Foundation, dasar tindakan Kemensos tersebut dinilai salah sasaran sebab alih-alih memperbaiki NIK peserta yang salah, Kemensos justru mencabut hak kepesertaan PBI.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lokataru Foundation menilai Kemensos telah menyalahgunakan dana APBN yang digulirkan untuk PBI BPJS Kesehatan, meliputi 5,2 juta NIK yang tidak jelas, peserta yang tidak pernah mengakses layanan kesehatan sejak 2014 serta sebanyak 114.000 peserta yang telah meninggal dunia.

Baca Juga: Telkomsel Kasih Cashback 80 Persen Bagi Pembeli Kuota Internet Belajar! Begini Caranya

Baca Juga: BST Rp300 Ribu dari Kemensos akan Cair Februari, Ikuti Langkah Ini Dapatkan Bantuan di Kantor Pos

Melalui akun Instagram, Lokataru Foundation membagikan highlight terkait isu kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, sebagai berikut:

1. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada BPJS Kesehatan per 27 Agustus 2019 menemukan 27,44 juta data peserta bermasalah, terdapat NIK bermasalah dan ganda.

2. Proses validasi dan verifikasi data tak pernah akurat. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekacauan data ini diprediksi merugikan negara sebanyak Rp25 miliar per 20 November 2019.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Tanam Cemara Laut di Pantai Kendal, Kades: Akan Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata

Baca Juga: TRENDING! Nissa Sabyan Dianggap Pelakor, Istri Ayus Sabyan Sindir di Medsos dan Dapat Dukungan Natizen

3. Badan Pengawas Keuangan (BPK) menyatakan bahwa temuan data bermasalah telah berulang sejak 2015. Dalam IHPS ditemukan data NIK tidak valid sebesar 9,85 juta per 31 Desember 2020.

4. BPKP Malut per 22 Januari 2021 menemukan 1.674 data ganda PBI BPJS dan dibayarkan Pemda dengan APBN. Dinilai telah merugikan negara sebesar Rp2,5 miliar.

5. Audit Badan Pengelolaan Keuangan dan Audit Daerah (BPKAD) bersama Dinas Sosial Pasangkayu, Sulawesi Barat per 25 Januari 2021 menemukan 200 peserta yang dibayarkan Pemkab bukanlah warga Pasangkayu.

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Reyna Ingin Aladdin Cepat On The Way di Sinetron Ikatan Cinta Malam Ini 17 Februari

Baca Juga: Kebusukan Elsa Ketahuan Papa Surya, Mama Sarah Berusaha Tutupi di Sinetron Ikatan Cinta Malam Ini 17 Februari

6. Temuan per 28 Januari 2021, dari 245.000 peserta  PBI BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar oleh Pemkab Bone, Sulawesi Selatan, terdapat 10.000 data fiktif.

Sementara itu belum ada tanggapan terbaru dari pihak Kemensos terkait laporan yang diterbitkan Lokataru Foundation.***