Network
SEMARANGKU - Pemerintah Belanda yang mengacu pada hukum internasional telah mengumumkan upaya pihaknya untuk meminta pertanggung jawaban Pemerintah Suriah atas dugaan pelanggaran HAM berat terhadap warganya sendiri. Kasus ini disebut dapat diajukan ke sidang di pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dilansir Semarangku dari Al Jazeera pada sabtu, 19 September 2020, inisiatif Belanda ini mengacu pada Konvensi PBB yang Menentang Penyiksaan dan merupakan upaya terbaru untuk meminta pertanggung jawaban Presiden Suriah, Bashar al-Assad di tengah laporan yang tersebar luas bahwa ia melakukan kejahatan serius terhadap warganya dalam perang saudara yang semakin parah di negara tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Jumat, 18 September 2020.
Baca Juga: Facebook Massenger Tambah Fitur Watch Together, Simak Keterangannya!
Baca Juga: Menaker: 2,8 Data Penerima BLT Tahap 4 Sedang Diproses, Kamu Termasuk? Simak Infonya Di Sini
"Rezim Assad tidak ragu-ragu untuk menindak keras penduduknya sendiri, menggunakan penyiksaan dan senjata kimia, dan membom rumah sakit," sebutnya.
"Para korban kejahatan berat ini harus mendapatkan keadilan, dan kami mengupayakannya dengan meminta pertanggung jawaban para pelakunya," tambahnya.
Sementara itu, Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah merilis bahwa pihak berwenang Suriah telah menangkap sekitar 1,2 juta orang sejak konflik yang terjadi di negara tersebut sejak Maret 2011.
Baca Juga: Pilih Transaksi Digital Selama Masa PSBB, Simak Cara Top Up ShopeePay
