Network
Menurut PBB, lebih dari 1.100 orang telah tewas sejak kudeta di Myanmar, banyak tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan militer Myanmar terhadap aksi pemogokan dan protes pro-demokrasi, di mana ribuan warga Myanmar juga telah ditangkap.
Sebaliknya, junta militer Myanmar mengatakan bahwa perkiraan tersebut dilebih-lebihkan dan mengklaim bahwa anggota pasukan militernya juga tewas.
Sejarah panjang kediktatoran militer Myanmar dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia telah menjadi masalah paling rumit bagi ASEAN, sehingga menguji batas kesatuannya dan kebijakan non-intervensinya.
Namun pertemuan virtual para menteri luar negeri ASEAN pada Senin 4 Oktober 2021, telah menyuarakan kekecewaan tentang kurangnya kemajuan yang dibuat oleh State Administrative Council (SAC), atau yang dikenal sebagai junta militer Myanmar.
Pada hari yang sama, diplomat asal Malaysia Saifuddin Abdullah membuat postingan di Twitter mengatakan bahwa tanpa kemajuan terhadap perdamaian, akan sulit untuk memiliki ketua SAC di KTT ASEAN.
Dia mengulangi sikap ini di parlemen pada Rabu 6 Oktober 2021 dan mengatakan utusan ASEAN harus melakukan apa pun yang mungkin secara manusiawi untuk membuat kemajuan perdamaian sesuai dengan road map ASEAN.***
