SEMARANGKU - Ribuan pengunjuk rasa anti pemerintah di Thailand bergabung dalam pawai yang bergerak menuju Gedung Pemerintah di Bangkok untuk menuntut mundurnya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan penyusunan konstitusi baru.
Dilansir oleh Semarangku dari Al Jazeera pada Rabu, 14 Oktober 2020, demonstrasi pada hari Rabu ini merupakan yang terakhir dalam tiga bulan terakhir yang dinilai telah memberikan tekanan terbesar selama bertahun-tahun pada pembentukan konstitusi yang telah lama didominasi oleh tentara dan istana.
“Turunkan kediktatoran. Hidup demokrasi, ”teriak para demonstran saat mereka bergerak meninggalkan Monumen Demokrasi, tempat mereka berkumpul dan berhadap-hadapan dengan ribuan massa berpakaian kuning yang pro pemerintahan monarki Thailand.
Baca Juga: Indonesia Hadapi Bencana Hidrometeorologi, Fenomena La Nina, Gempa Bumi dan Tsunami, Ini Kata Luhut
Baca Juga: Nekat! Marissa Haque Sandingkan Pemerintahan Jokowi dengan Penjajahan Belanda, Ini Kata Fadli Zon!
Dalam aksi protes ini, bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa pro demokrasi dan pendukung monarki Thailand.
Tidak jelas pihak mana yang memulai bentrokan tersebut, namun kedua belah pihak saling memukul dan melempar botol plastik saat polisi berusaha memisahkan mereka.
Sebelumnya, ratusan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi, pengunjuk rasa melemparkan cat biru ke petugas dan meneriaki iring-iringan kerajaan Raja Maha Vajiralongkorn setelah 21 demonstran ditangkap.
Baca Juga: Tak Kalah Menggiurkan dari Insentif Kartu Prakerja, Ini Manfaat JPS Jaring Pengaman Sosial, Daftar!
Baca Juga: Polisi Belarusia Ancam Akan Gunakan Senjata Api Pada Pengunjuk Rasa
Para pengunjuk rasa juga menyerukan tuntutan pembatasan kekuasaan monarki, melanggar aturan lama untuk tidak mengkritik keluarga kerajaan. Aturan setempat yang masih dipatuhi oleh banyak orang di negara tersebut.
Scott Heidler dari Al Jazeera melaporkan dari Bangkok bahwa polisi telah menempatkan bus di seberang jalan dan barisan polisi dan mencegah para demonstran untuk mendekat ke istana pemerintah. Pihak kepolisian setempat hanya mengizinkan mereka melakukan protes di Monumen Demokrasi.
Pemimpin kerajaan Buddha, Issara mengatakan bahwa para pengunjuk rasa dapat menuntut demokrasi, tetapi tidak boleh menyerukan reformasi monarki sebagaimana yang telah disuarakan oleh beberapa orang.
Baca Juga: ShopeePay Day Digelar 15 Oktober Hadirkan Solusi Belanja Hemat Sambut Shopee 11.11 Big Sale
Baca Juga: Begini Susana Kamar Donald Trump di Walter Reed, Mewah Gak Ketulungan, Dikontrol dari Gedung Putih
"Mereka tidak boleh menyentuh institusi," sebutnya kepada wartawan.
Para pengunjuk rasa membuat tantangan langsung yang langka kepada raja pada hari Selasa, dengan meneriakkan tuntutan pada rombongan konvoi kerajaan yang lewat setelah 21 aktivis ditangkap selama bentrok dengan polisi sebelumnya.***