SEMARANGKU - Pihak berwenang Pakistan menangkap pemimpin dan presiden partai oposisi utama negara tersebut, Shehbaz Sharif atas tuduhan kasus korupsi. Senin, 28 September 2020.
Dilansir oleh Semarangku dari Al Jazeera pada Senin, 28 September 2020, Sharif ditangkap di gedung pengadilan tinggi di kota Lahore, Pakistan timur, tak lama setelah pengadilan memutuskan untuk menolak permohonan jaminannya dalam kasus pencucian uang.
Sejumlah besar pendukung Sharif dan partai politik Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) telah memadati persidangan yang berlangsung di pengadilan tersebut serta meneriakkan slogan yang menentang keputusan pemerintah, Biro Akuntabilitas Nasional (NAB), serta pengawas anti korupsi.
Baca Juga: Mesir Serahkan Dua Jenazah Nelayan Gaza yang Ditembak oleh Angkatan Lautnya
Baca Juga: Ketegasan Ganjar Pranowo Membuahkan Hasil, Tak Ada Daerah Zona Merah di Jawa Tengah di Minggu ke 39
Sharif sendiri membantah semua tuduhan tersebut dengan alasan bahwa aset yang diselidiki NAB merupakan asset atas nama kerabatnya dan juga bahwa ia tidak ada kaitannya dengan bagaimana aset itu didapatkan.
"Shehbaz Sharif akan menghadapi semua tuduhan palsu ini. Dia telah menghabiskan 70 hari di tahanan NAB sebelumnya," kata Juru Bicara PML-N, Marriyum Aurangzeb.
Aurangzeb menambahkan bahwa Sharif akan keberatan dengan penangkapan atas dirinya dan tengah mempersiapkan diri untuk menggugat tuduhan tersebut melalui pengadilan.
Baca Juga: Korut: Operasi Pencarian Korban Penembakan oleh Angkatan Laut Korsel Berpotensi Picu Ketegangan
Baca Juga: Info Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 yang Wajib Diketahui, PENTING!
"Penangkapan Shehbaz Sharif jelas merupakan cara untuk memerangi konferensi semua pihak dan ini merupakan reaksi terhadap rencana [dari oposisi]," sebutnya kepada wartawan di Lahore.
Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Penerangan Pakistan, Shibli Faraz di hadapan media mengeluarkan pernyataan yang membantah bahwa putusan penangkapan terhadap tokoh oposisi tersebut didasari atas motif politik.
Sebelumnya, pihak oposisi politik Pakistan pada 20 September lalu mengadakan konferensi untuk membentuk Gerakan Demokratik Pakistan (PDM), sebuah koalisi baru yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri, Imran Khan yang terpilih dalam pemilu kontroversial pada tahun 2018 lalu.
Baca Juga: Bentrokan Armenia-Azerbaijan Timbulkan Ancaman Stabilitas di Wilayah Kaukasus Selatan
Baca Juga: India Tetap Pede Akan Gelar Pemilu Meski Kasus Virus Corona Melonjak, Kini Nomer 2 Terparah di Dunia
Khan telah membuat gerakan antikorupsi menjadi focus utama dari pemerintahannya. Dalam masa pemerintahnya, ia menarget kasus-kasus yang banyak melibatkan pemimpin politik sebelumnya, termasuk Sharif.
Para kritikus, termasuk kelompok oposisi menilai bahwa gerakan anti-korupsi ini sifatnya sepihak dan hanya menargetkan lawan politik Khan, sementara anggota partai yang berkuasa atau yang berada dalam koalisi pemerintah sebagian besar tidak tersentuh oleh gerakan anti-korupsi ini.***