Network
"(Anak) yang tidak bisa tertampung coba kita carikan solusi. Pemprov Jateng tidak pernah berhenti," jelasnya.
Hasil identifikasi memang ada persebaran sekolah tidak merata maka ada sekolah jarak jauh. Pola SMA Negeri yang menggunakan sistem zonasi dan SMK Negeri dengan sistem prestasi juga menghadirkan subjektivitas tinggi dari calon siswa.
Baca Juga: PPDB Selesai, Ganjar Pranowo Ingatkan Kepala Sekolah Tak Lakukan Pungutan Liar
Menurut Ganjar Pranowo, ada calon siswa yang ingin dengan prestasi untuk mendaftar SMA Negeri dan ada yang ingin dengan zonasi untuk mendaftar SMK Negeri padahal keduanya berbeda.
"Akhirnya yang terjadi adalah ada satu sekolah, khususnya di SMK, (anak) di area sekolah kalah prestasinya dengan anak-anak dari luar (zonasi). Selanjutnya mereka tidak bisa mendapatkan sekolah, mungkin karena tidak mampu atau bisa ke swasta. Kalau memang ke swasta juga tidak apa-apa karena swasta kan juga harus diisi, tidak semua bisa di sekolah negeri, baik SMA maupun SMK," ungkap Ganjar Pranowo.
Salah satu solusinya adalah pemerintah mencoba mengisi kekosongan kelas itu dengan memberikan afirmasi. Terkait hal ini Ganjar Pranowo menyampaikan harus ada regulasi yang adil. Regulasi itu yang sedang disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Dicurhati Siswa dan Orang Tua Soal PPDB, Siap Sampaikan ke Kementerian
Bentuk itu antara lain sekolah jarak jauh dan afirmasi untuk siswa yang paling dekat dengan sekolah karena di sekolah itu kursinya masih kosong. Bahkan Pemprov Jateng juga sudah melapor ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu terkait apakah bisa menambahkan rombongan belajar.
"Inilah yang selalu ada ikhtiar untuk menyelesaikan. Bahkan pada skenario terburuk kita mencoba koordinasi dengan sekolah swasta sehingga teman-teman justru punya semangat pribadi dari seluruh ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," kata Ganjar Pranowo.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mulai menyiapkan anggaran untuk tahun depan agar dengan sistem zonasi tersebut persebaran bisa merata. Termasuk merancang ulang dengan membuat sekolah baru. Untuk sekolah baru akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota karena pada kenyataannya ada SD-SD yang sudah kosong.
