Menurutnya, apabila tidak mengungkap siapa dalang kerusuhan, nanti negara dianggap menyebar berita bohong alias hoaks.
Baca Juga: Bantuan Pemerintah BLT Subsidi Gaji Tahap 5 Dicairkan, Cek ATM BRI, BNI, BTN, dan Mandiri
Baca Juga: Diperpanjang Hingga 2021, Ini Cara Dapat BLT Kemensos Rp 500 Ribu per KK Non PKH via HP
"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak, nanti dikira negaranya dianggap melakukan hoaks," ujarnya.
Ia juga mengaku tak yakin bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN) menuduh dirinya sebagai dalang yang menggerakan, menunggangi, serta membiayai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law tersebut.
"Hubungan saya dengan Airlangga selama ini baik, dengan Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak ada masalah. Saya enggak yakin BIN anggap saya sebagai musuh negara," kata SBY.
Baca Juga: Kuota Ditambah! BLT Banpres UMKM Tahap 2 Rp2,4 Cair Minggu ini, Ini Syarat dan Cara Daftar Peserta
Baca Juga: Demo UU Cipta Kerja Paling Asik Se Indonesia, Ganjar Pranowo Ikut Dangdutan Bareng Pendemo
Selanjutnya, Mantan ketua umum Demokrat itu meminta dalang yang diklaim menggerakkan, menunggangi, dan membiayai demonstrasi UU Ciptaker ditanya langsung kepada Airlangga, Luhut, dan BIN.
SBY meyakini bahwa Airlangga, Luhut, serta BIN menyanggupi untuk mengungkap pihak yang disebut menunggangi aksi pada 8 Oktober lalu tersebut.