Network
Seperti diberitakan sebelumnya di Portal Surabaya, yang berjudul SBY Akui Jika Luhut, Airlangga dan BIN bukan Menudingnya Sebagai Dalang Demo Omnibus Law, SBY mengaku paham mengenai kondisi pemerintahan yang sedang menghadapi masalah, karena ia sudah selama 15 tahun berkecimpung di dalamnya.
"Saya ini orang tua ya, pernah berjuang sebagai prajurit tiga puluh tahun, pernah juga berada di pemerintahan lima belas tahun, juga mengertilah, pemerintahan itu menghadapi banyak masalah. Dan masalah itu harus dipecahkan, saya juga dulu begitu, mengalami hal begitu. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, ndak baik. Nggak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoaks, tuduhan-tuduhan tidak berdasar," ujarnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Temui Demonstran: Tak Usah Disuruh, Saya Langsung Sampaikan Aspirasi ke Pusat
Baca Juga: Jangan Lakukan Lagi! Ini 7 Penyebab BLT Subsidi Gaji Tahap 5 Gagal Cair ke Rekeningmu
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut secara tegas membantah tuduhan tersebut. Menurut SBY, sejak 2016 ia kerap dituduh menunggangi aksi-aksi demo yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.
"Sejak dulu saya dituduh, difitnah menunggangi menggerakkan dan membiayai unjuk rasa besar. Saya pernah sebagai prajurit 30 tahun, lalu dipemerintahan 15 tahun. Tiba-tiba dituduh seperti itu, menurut saya tidak tepat," ucap SBY.
SBY menegaskan bahwa tudingan dirinya dan Partai Demokrat yang menggerakan demonstrasi penolakan Omnibus Law yang berujung anarkis adalah tidak berdasar, Kamis 8 Oktober 2020.
Baca Juga: HORE, Bakal Cair Sampai Tahun 2021, Ini Cara Mudah Daftar BLT UMKM Banpres Produktif Rp 2,4 Juta
Baca Juga: Hoax atau Fakta: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 Dibuka, Lewat Link prakerja.vip di WA
"Andai kata saya punya kemampuan gerakan massa yang luas tanah air kemarin. Andai kata saya punya uang banyak menggerakkan aksi, saya enggak punya niat. Tidak terpikir oleh saya. Saya menjadi korban," kata SBY.
Presiden ke-6 RI tersebut juga meminta negara menyebut dalang yang menggerakkan, menunggangi, hingga membiayai aksi unjuk rasa tolak UU Ciptaker Omnibus Law yang berakhir ricuh di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta.
