Network
SEMARANGKU – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Said Aqil Siroj meminta kepada pemerintah, DPR dan KPU untuk menunda Pilkada Serentak 2020 karena dianggap tidak efektif dan menimbulkan banyak mudharat.
Dia menilai, meskipun pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat, namun menyulitkan untuk menghindar dari konsentrasi orang dalam jumlah yang sangat banyak.
“Meiminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020 sampai tahap darurat terlewati,” kata ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj di Jakarta, dikutip dari Antara News, Senin 21 September 2020.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Ingin K-Pop Jadi Dorongan Kreativitas Pemuda Indonesia
Baca Juga: BLT Subsidi Upah Tahap 3 Belum Masuk Rekening? Ternyata Ini Proses Penyalurannya
Dia meminta alokasi dana anggaran pilkada dapat digunakan pada kegiatan keamanan dan keselamatan warga Indonesia di masa pandemi Covid-19.
Program PSBB, dia menambahkan, yang diterapkan di sejumlah daerah untuk mengendalikan laju lalu lintas pandemi tidak serta merta mengabaikan kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat.
“Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mal) masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Bawaslu Selesaikan Sengketa Calon Peserta Pilkada, Total 63 Permohonan per 17 September 2020
