Network
Baca Juga: Kabar Baik! Korban PHK Bisa Dapat BLT Rp1,2 Juta, Ini Caranya!
Selain duplikasi NIK dan data tidak diperbarui, tidak adanya data penerima bantuan dalam dData Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga dapat menjadi permasalahan tersendiri dalam manajemen data penerima bantuan.
Yang menjadi tantangan lagi adalah tidak tepatnya data DTKS dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).
Misalnya dalam DTKS penerima bantuan berlokasi di Yogyakarta, tetapi dalam data Disendukcapil yang bersangkutan malah berokasi di Brebes.
Baca Juga: Lens vs PSG: Pasukan Thomas Tuchel Dikalahkan Tim Promosi Ligue 1
Baca Juga: Huami Rilis Amazfit Neo, Jam Tangan Pintar dengan Daya Kuat Hingga 1 Bulan, Cek Spesifikasinya!
Tantangan berikutnya berupa tumpang tindihnya data penerima bantuan. Contohnya terdapat kepala keluarga (KK) yang menerima sembako regular dan sembako perluasan.
Di sisi lain, terdapat beberapa NIK dalam satu KK juga menerima bantuan yang sama.
“Solusinya ialah dengan mengaktifkan forum satu data atau forum data nasioanl dimana ada yang kita himpun dari Pembina data, Kemendagri, Kementerian Sosial, Komite Penanganan COVID-19 serta berbagai kementerian lain,” tuturnya.
Baca Juga: Operator 3 Bagi-bagi Kuota Internet 30GB, Simak Siapa yang Dapat!
