Network
SEMARANGKU – Permasalahan krusial yang dihadapi dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) adalah data penerima. Kelengkapan data menjadi salah satu tantangan dalam manajemen data bantuan dari pemerintah.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan bahwa salah satu permasalahan dalam pemberian bantuan adalah banyaknya data yang tidak lengkap.
“Banyak terdapat data tidak lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak lengkap, penerima bantuan tidak disertai NIK dan anomali-anomali lainnya,” tutur Ervan Maksum selaku Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas, sebagaimana sikutip Semarangku dari Antara News.
Baca Juga: AS Diminta Desak Negara Lain untuk Memaksa Tiongkok Menghentikan Kerja Paksa di Xianjiang
Baca Juga: Jadwal Acara Trans TV Hari Ini Jumat, 11 September 2020, Ada Film The Last Day On M
Tantangan terkait manajemen data selanjutnya berupa duplikasi NIK yang digunakan lebih dari satu orang dalam daftar penerima bantuan.
Data yang tidak terupdate atau tidak diperbarui juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam manajemen data. Misal data terkait lokasi domisili, status pekerjaan, dan lainnya.
“Sebagai contohnya kondisi ekonomi sudah tergolong baik, akan tetapi masih terdata sebagai masyarakat rentan,” katanya.
Baca Juga: Jadwal TV Indosiar Hari Ini Jumat, 11 September 2020, Ada LIVE LIGA DANGDUT INDONESIA 2020
