Network
SEMARANGKU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) terkait adanya laporan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras tahun 2020.
Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi Media Massa, Don Rozano Sigit, membenarkan bahwa KPK telah memeriksa sejumlah berkas mengenai pekerjaan penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020.
Pihak KPK sendiri sebelumnya sudah bertemu dengan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini atau biasa disapa Risma, untuk menjelaskan tujuan dari kedatangannya kemudian melakukan pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
Penggeledahan di kantor Kemensos itu berlangsung selama delapan jam, tepatnya pada pukul 10.00-18.00 WIB hari Selasa, 23 Mei 2023. Kala itu, para jajaran staf tengah melangsungkan rapat harian bersama Risma.
Mensos pun mempersilakan sejumlah penyidik KPK menjalankan tugas mereka. Setelah kegiatan penggeledahan selesai, petugas lembaga antirasuah menemui Risma kembali untuk berpamitan.
"Kami menyambut dengan baik dan kami kooperatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari KPK," sebut Don Rozano.
"Semuanya berjalan baik-baik saja, Artinya tidak ada pemberitahuan di awal, tapi kemudian semua berjalan dengan baik," tambahnya menuturkan.
Menurutnya, tidak ada satupun pegawai Kemensos yang diminta ikut bersama KPK dalam agenda pemeriksaan tersebut, penyidik dikatakan telah mengamankan beberapa barang bukti berupa handphone dan laptop.
Sementara itu, Mensos Risma memberikan respons soal dugaan kasus tersebut. Dia mengaku sudah mengimbau jajarannya dari jauh-jauh hari untuk mematuhi arahannya.
Mantan Wali Kota Surabaya itu tidak ingin kasus yang pernah mencoreng nama Kemensos, dalam hal ini praktek korupsi bansos Covid-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terulang kembali.
"Kalau mereka tidak nurut dengan apa yang saya sampaikan, ya itu kejadiannya akan berulang," ujar Risma kepada wartawan pada Rabu, 24 Mei 2023.
Dia menegaskan bahwa dirinya sangat menjauhi tindak pidana korupsi karena dinilai sangat merugikan masyarakat terutama rakyat kecil.
“Kepikir saja nggak ada. Apalagi saya mau menyakiti orang miskin,” imbuhnya.
Untuk diketahui, KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos beras bagi KPM PLH periode 2020 hingga 2021 di lingkup Kemensos, diantaranya mantan Direktur Utama BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik, Kuncoro Wibowo.***
