Network
SEMARANGKU – Mahfud MD percaya Pemerintah Indonesia mampu memberikan jatah Rp20 juta per bulan kepada setiap warganya asalkan bisa menuntaskan masalah tertentu.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD, kembali menyoroti polemik pergerakan uang haram yang kini membuat gaduh masyarakat Indonesia.
Berbekal informasi yang diperoleh dari Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahfud menegaskan kesejahteraan warga Indonesia bisa sangat terjamin jika sudah tidak ada lagi aliran dana panas di bidang pertambangan.
“Abraham Samad mengatakan kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang (warga) Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang Rp 20 juta, tanpa kerja apa pun, termasuk anak kecil" ungkap Menkopolhukam di sebuah acara kementerian hari Selasa, 21 Maret 2023.
Baca Juga: Mahfud MD: Transaksi Rp 349 Triliun yang Tak Wajar di Kemenkeu Lebih Ngeri Dibandingkan Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengungkapkan praktek korupsi sekarang sudah mendarah daging dan ada di semua lini kepentingan. Ia lalu mempertanyakan apakah ini tujuan sebenarnya dari era reformasi yang dahulu begitu diperjuangkan.
“Sekarang saudara noleh ke mana saja ada korupsi kok," tutur Mahfud MD.
"Noleh ke hutan, ada korupsi di hutan, noleh ke udara, ke pesawat udara, ada korupsi di Garuda (Indonesia), asuransi ada, koperasi korupsi, semuanya korupsi. Nah, ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan reformasi?” jelasnya menambahkan.
Baca Juga: Mahfud MD Siap Jelaskan Ke DPR Terkait Dugaan Pencucian Uang 300T di Kemenkeu, Saya Tidak Bercanda
Mahfud mengungkapkan tindakan maling uang rakyat di negeri ini sungguh luar biasa masif. Fakta tersebut pernah dibeberkan oleh Abraham ketika mengundang seorang ahli asal Amerika pada suatu kesempatan.
"Gilanya korupsi di negara kita ini, dan saya masih pegang ini karena Abraham Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika," tuturnya.
Tak hanya itu, Mahfud juga menceritakan pengalamannya berbincang dengan Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai peranan seorang mafia yang mampu melarang kegiatan ekspor dari ratusan kapal batu bara.
“Padahal Pak Arifin sudah menyatakan, semua kapal yang mengangkut batu bara sekarang harus dilepas, diberi izin keluar lagi, karena waktu itu kan enggak boleh keluar lalu beberapa hari kemudian lepas," tuturnya.
Kejadian tersebut berlangsung di sebuah daerah yang enggan ia sebutkan. Oknum tersebut meminta sejumlah uang kepada pengusaha terkait dan menahan 126 kapal yang hendak diberangkatkan menuju ke Hongkong.
"Itu ada terjadi di suatu tempat, kapalnya itu harus dibawa ke Hong Kong,” tambah Mahfud.
Alumni lulusan Universitas Islam Indonesia itu menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyudahi ego sektoral demi menuntaskan dan menghapus celah korupsi dunia pertambangan. ***
