Network
SEMARANGKU – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya siap memenuhi undangan dari DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang yang di Kemenkeu.
Dirinya mengatakan bahwa ia sudah tiba di Jakarta dan siap terbuka dengan DPR. Dirinya juga mengatakan bahwa dalam hal ini ia serius dan tidak bercanda.
Seperti dilansir dari akun resmi Twitternya @mohmahfudmd yang diunggahnya pada Jumat 17 Maret 2023, pukul 10:05 WIB.
‘’ Alhamdulillah, saya sudah tiba kembali di Jakarta setelah pertemuan bilateral dan multilateral di Melbourne. Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang 300T di Kemenkeu,’’ tulis Mahfud di akun Twitternya.
Baca Juga: Mahfud MD Akan Kembali Bertemu Kemenkeu Untuk membahas Lebih Lanjut Transaksi 300T: Tunggu Saja
‘’Masalah ini memang lbh fair dibuka di DPR. Sy tdk bercanda ttg ini,’’ tegas Menko Polhukam.
Dalam unggahan tersebut menuliskan bahwa Mahfud dan PPATK tidak mengubah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar 300 Triliun.
Dirinya siap menunjukan data otentik kepada DPR nanti.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya siap bertemu kembali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas terkait dugaan transaksi mencurigakan Rp 300 Triliun di Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Arti Istilah Perusahaan Cangkang yang disebut Mahfud MD, Jurus Para Koruptor Sembunyikan Uangnya
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan jika sudah kembali ke Indonesia akan bertemu Sri Mulyani.
’’Nanti tunggu saja, hari senin (20 Maret 2023) saya sudah kembali di Jakarta, sudah ketemu Bu Sri Mulyani,’’ Ucap Mahfud saat menjawab pertanyaan dialog dengan masyarakat Indonesia di Melbourne, Australia pada Kamis 16 Maret 2023.
Transaksi mencurigakan kemenkeu senilai Rp 300 triliun tersebut bukanlah tuduhan semata, menurut Mahfud data tersebut diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Mahfud menegaskan bahwa transaksi tersebut bukanlah korupsi, dan juga bukan Tindak pidana Pencucian Uang.
Dirinya masih belum bisa memastikan Itu korupsi atau bukan. Terkait hal tersebut dirinya akan membahas lebih dalam dengan Menteri Keuangan setelah pulang Ke Jakarta.
Sebelumnya diketahui pada Jumat 10 Maret 2023 Menko Polhukam mengatakan bahwa ada temuan transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan dari 2009 hingga 2023.
Transaksi tersebut diduga tindak pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh para pegawai kementerian keuangan.
Namun kelapa Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menepis dugaan tersebut.
Menurutnya transaksi mencurigakan yang banyak tersebut bukan korupsi pegawai kemenkeu.
’’Ini lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan ke Kemenkeu sebagai penyidik Tindak Pidana Pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010,’’ Ucap Ivan di Jakarta, pada Selasa 14 Maret 2023.
Dirinya juga menjelaskan bahwa Kemenkeu juga bagian penyidik tindak pidana TPPU. Seperti yang telah diatur dalam UU 8/2010.***
