Network
SEMARANGKU - Menkeu Sri Mulyani bakal temua Mahfud MD soal transaksi jumbo 300 triliun.
Pernyataan viral yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, tentang data transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu sejak tahun 2009 hingga 2023 menuai kontroversi di tengah masyarakat.
Ia menyoroti kenapa skandal tersebut baru-baru ini diungkap padahal berkas laporannya sudah menumpuk dari beberapa beberapa tahun lalu.
Pengungkapan kasus ini bermula saat salah satu mantan pejabat pajak tersandung kasus dugaan pencucian uang di 40 rekening miliknya dengan total senilai Rp500 miliar.
Baca Juga: Mahfud MD Angkat Suara Soal Skandal Kemenkeu: Mencurigakan, Jumlah Transaksinya Rp300 Triliun
Menteri terkait, Sri Mulyani, akhirnya bersuara menanggapi polemik di Kementerian Keuangan saat ini. Ia akan menghubungi pihak Mahfud MD dan PPATK untuk mengklarifikasi permasalahan yang sedang terjadi.
Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui dari mana datangnya nominal sebesar itu seperti yang telah dikatakan oleh Mahfud MD. Ia juga menyampaikan baru saja menerima surat dari PPATK.
"Tadi sudah berkomunikasi, saya akan menemui Pak Mahfud dan Pak Ivan dari PPATK" tutur Menkeu saat ditemui wartawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta hari Kamis, 9 Maret 2023.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Terdapat Transaksi Mencurigakan 300 T di Tubuh Kemenkeu, Bagaimana Kelanjutannya?
"Surat baru saya terima tadi pagi. Saya belum lihat suratnya. Saya sudah scan,"imbuhnya menerangkan.
Sri Mulyani mengungkapkan belum membaca sepenuhnya isi surat tersebut namun ia mengklaim tidak menemukan adanya keterangan yang menunjukkan nomimal Rp300 triliun.
Sri Mulyani merasa perlu untuk menemui Menko Polhukam dan pihak PPATK karena dugaan itu dinilai sangat sensitif.
"Kalau kembali ke Jakarta saya akan bicara dengan pak Mahmud dan pak Ivan agar saya dapat info yang sama dengan masyarakat. Menghitungnya bagaimana, data seperti apa. Karena dalam surat yang disampaikan ke saya yang ada lampiran 36 halaman tidak ada satupun angka itu," ujar Sri Mulyani.
Lalu, wanita lulusan Universitas Indonesia itu juga menyinggung soal penyelewengan yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo mengenai data kekayaan pribadinya tak sesuai dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
Dia terus berusaha untuk menertibkan pegawai-pegawai di institusinya yang terindikasi bermasalah. Dirinya mengaku akan selalu berkoordinasi dengan KPK untuk menindaklanjuti berbagai laporan aliran dana mencurigakan.
"Seperti kemarin Rafael Alun mengenai LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), ketidakpatuhan. Kami lakukan hukuman disiplin. Data kami share dengan KPK, dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. Ada pembagian tugas dari sisi kami ASN, dari sisi penegakan hukum," tutup Sri Mulyani.***
