Jaga Kepercayaan Publik, Sri Mulyani Perintahkan Agar Klub Moge Ditjen Pajak Dibubarkan

- 27 Februari 2023, 18:05 WIB
Potret Dirjen Pajak Suryo Utomo Kendarai Moge di Acara Klub Motor DJP-f/screenshot IG Sri Mulyani Indrawati
Potret Dirjen Pajak Suryo Utomo Kendarai Moge di Acara Klub Motor DJP-f/screenshot IG Sri Mulyani Indrawati /

SEMARANGKU – Menjaga kepercayaan masyarakat serta integritas pegawai pajak, Sri Mulyani minta agar BlastingRijder DJP, yang merupakan klub motor gede Direktoral Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera dibubarkan. 
 
Hal tersebut beriringan dengan isu kekerasan yang sempat dilakukan oleh salah satu anak pejabat pajak. Ditambah dengan video dan foto Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Suryo Utomo yang tersebar di media sosial.
 
Dalam gambar yang beredar, Suryo Utama didapati kerap melakukan tour dengan mengendarai moge bersama dengan klub mogenya, yang tidak lain merupakan komunitas milik pegawai pajak yang memiliki hobi mengendarai motor besar.
 
 
“Komunitas ini menimbulkan presepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kercurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP,” ujar Sri Mulyani dalam akun instagram resminya, seperti yang dikutip dari Antara, Minggu, 27 Februari 2023.
 
Sri Mulyani menilai, jika kegiatan yang ditampilkan dengan mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan kemenkeu, melanggar azaz kepatuhan dan kepantasan publik. Sekalipun motor tersebut di beli dengan uang halal dan gaji resminya.
 
“Ini menciderai kepercayaan masyarakat,” tuturnya lagi.
 
 
Selain itu, Sri Mulyani juga meminta agar Ditjen Pajak bersedia menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat atau publik mengenai jumlah harta dan sumbernya seperti yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN).
 
Menkeu kembali menegaskan, jika kepercayaan publik merupakan hal esensial dan fondasi yang harus selalu dijaga. Baik dari pegawai maupun keluarga. 
 
Sebab hal ini bisa menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu. Serta menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.***

Editor: Heru Fajar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x