Network
Anas mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan lantaran pendataan tenaga non-ASN ini merupakan salah satu langkah awal untuk menyelesakan permasalah tersebut.
Menpan RB Anas mengatakan bahwa pengadaan ASN 2022 ini diprioritaskan untuk guru dan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar.
“Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan keseharan, tetapi tidak mengenyampingkan jabatan lainnya,” ujar Menteri Anas.
Untuk melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan persayaratan, Anas akan melakukan kolaborasi dnegan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Akan ada audit untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan,” tegasnya.
Selain itu, Kementeruan PANRB juga merangkul APKASI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Kementerian PANRB memastikan dengan adanya kolaborasi tersebut dapat memastikan keputusan yang diambil akan memperhitungkan banyak aspek.
Berdasarkan hasil pendataan honorer atau tenga non-ASN yang telah dilakukan ternyata adanya ketidaksesuaian.
Hasil pendataan honorer atau tenaga non-ASN yang dilakukan setiap instansi pusat dan daerah ternyata ada indikasi bahwa data yang diinput belum sesuai dengan Surat Menteri PANRB yang berlaku.
Debuti Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menjelaskan bahwa permasalahan honorer atau tenaga non-ASN akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan.
