Rocky Gerung Sebut Kasus Maling Uang Rakyat Berasal dari Politik Dinasti, Sri Mulyani Disenggol

- 7 September 2021, 10:00 WIB
Rocky Gerung Sebut Kasus Maling Uang Rakyat Berasal dari Politik Dinasti
Rocky Gerung Sebut Kasus Maling Uang Rakyat Berasal dari Politik Dinasti /Instagram/@rockygerung.official

SEMARANGKU - Pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan kasus maling uang rakyat berasal dari politik dinasti.

Politik dinasti adalah sistem politik dengan munculnya kepala pemerintahan dari lingkungan keluarga yang sedang berkuasa.

Rocky Gerung menyebutkan bahwa Jokowi mewariskan kekuasaannya kepada dua walikota yang juga berpotensi korupsi.

Hal itu disampaikan Rocky Gerung pada YouTube miliknya.

Baca Juga: Taliban Hapus Mural Kutuk Korupsi di Kabul dan Ganti dengan Tulisan Propaganda

Baca Juga: Ganjar Pranowo Turun Tangan Soal Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

"Itu yang berbahaya itu, pak Jokowi mewariskan kekuasaannya kepada dua walikota dan itu potensi korupsi juga," katanya di Channel YouTube Rocky Gerung.

Rocky Gerung juga menyebut Sri Mulyani 'buta huruf' dalam menanggapi asal usul korupsi.

"Jadi Sri Mulyani ini buta huruf terhadap asal usul korupsi yaitu dinastinya itu. Ini bahayanya kalau menteri keuangan, mestinya dia mengerti anatomi dari korupsi, bukan sekedar karena ada kasus di Probolinggo tiba-tiba mengadu ke instagram," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung juga mengatakan bahwa sebaiknya Sri Mulyani langsung menggelar jumpa pers daripada mengadu lewat media sosial.

"Ngadu lewat instagram, ngadu lewat facebook, itu bukan media resmi untuk memberantas korupsi itu, kalau mau bikin konferensi pers, supaya wartawan punya hak untuk bertanya memperluas pandangan publik melalui pertanyaan ibu Sri Mulyani," katanya.

Sementara itu dua hari yang lalu Sri Mulyani memposting tentang korupsi di Kabupaten Probolinggo.

"Jumlah Transfer Keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp 15,2 Triliun. Dari Rp 959 miliar (2012) menjadi Rp 1,857 Triliun (2021)." tulisnya pada akun @smindrawati.

"Total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp 2,15 Triliun untuk 325 Desa."

"Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta (2015) naik 3,5 kali menjadi Rp 1,32 milyar (2021)."

"Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99% (2015) menjadi 34,04% (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..!"

"Pengangguran terbuka naik dari 2,89% (2015) menjadi 4,86% (2021)" ungkapnya.

"Kemiskinan turun 20,98% (2015) menjadi 18,61% (2020). Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin..!"

"IPM 64,12% (2015) naik menjadi 66,07% (2020)" sambungnya.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa korupsi atau maling uang rakyat adalah musuh utama dalam mencapai kemakmuran dan keadilan.***

Editor: Ajeng Putri Atika


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah