Network
SEMARANGKU – Kinerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto disorot pasca tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di perairan Bali, beberapa waktu lalu.
Dari data yang ditunjukkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kementerian Pertahanan di bawah Menhan Prabowo Subianto, mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020, yakni mencapai Rp 131,2 triliun.
Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.
Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit Prabowo Launching SP2HP Online dan e-PPNS Online, Ini Manfaatnya!
Baca Juga: Dikritik Legislatif, Gubernur Ganjar Pranowo Tetap Mantap Gelar Uji Coba PTM Tahap Kedua
Selain itu, alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, dimana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar.
Sementara TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar. Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.
“TNI AL kita belum mendapatkan prosi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal,” ucap Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino melalui siaran pers, Senin 26 April 2021.
Baca Juga: Satu Komando Kapolda Jateng dan MUI Jateng, Jaga Kerukunan di Bulan Ramadhan 2021
GMNI pun menilai Menhan Prabowo Subianto tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden Joko Wdido di bidang pertahanan.
“Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Tapi kalau dilihat dari postur dan alokasi anggaran, TNI AL tidak banyak,” paparnya.
Selain itu, Arjuna juga menekankan seringkali serapan anggaran Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto dinilai kerap jauh di bawah target.
Baca Juga: Ikatan Cinta 26 April 2021: Pernyataan Papa Chandra Soal Elsa Didukung Kesaksian Pak Purnomo
Baca Juga: Wakil Ketua MUI Jawa Tengah Ajak Masyarakat Ciptakan Kondisi Aman dan Damai Serta Jaga Kerukunan
Masalahnya kementerian pertahanan adalah penerima anggaran terbesar dalam APBN. Artinya, dibawah Prabowo Subianto performa penyerapan anggaran Kemenhan jauh dibawah standar ideal.
Diketahui berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, masih ada Rp19 triliun tidak terserap (unspent). Artinya, masih ada gap antara perencanaan dan eksekusi deliverynya.
“Ditahun 2019, ada Rp19 triliun anggaran Kemenhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar,” beber Arjuna.
Baca Juga: Ikatan Cinta 26 April 2021: Nino Kaget Dengar Kabar Bahwa Nindy Masih Hidup
Arjuna juga menyoroti adanya pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 sebesar Rp 1,28 triliun kepada PT PAL yang merupakan perusahaan plat merah galangan kapal terbesar di Indonesia yang telah disetujui oleh Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
PMN tersebut guna mendukung pembangunan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam. Menurut Arjuna, optimalisasi PMN harus menjadi perhatian pemerintah sehingga benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam.
“PT PAL mendapat PMN sebesar Rp 1,28 triliun di tahun ini. Seharusnya kinerja pemeliharaan dan perawatan kapal selam bisa meningkat. Bukan malah terjadi tragedi. Kami kira ini perlu di evaluasi secara menyeluruh oleh Presiden. Untuk kebaikan bersama, terutama untuk performa pertahanan kita dan itu kaitannya dengan wibawa bangsa Indonesia di mata dunia,” jelasnya.
Baca Juga: Update Covid-19 Kota Semarang Hingga Minggu 25 April 2021, Tembalang Tertinggi Disusul Pedurungan
Baca Juga: Kode Redeem ML Terbaru Senin 26 April 2021 untuk Ditukar Hadiah Gratis!
Karena itu GMNI meminta Presiden Jokowi untuk mengevalulasi kinerja Menhan Prabowo Subianto.
Arjuna melihat, sebagai Menhan, Prabowo Subianto kurang memperhatikan TNI AL. Selain itu, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 sangat bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.
“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Tapi ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan,” tandasnya. ***
