GMNI pun menilai Menhan Prabowo Subianto tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden Joko Wdido di bidang pertahanan.
“Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Tapi kalau dilihat dari postur dan alokasi anggaran, TNI AL tidak banyak,” paparnya.
Selain itu, Arjuna juga menekankan seringkali serapan anggaran Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto dinilai kerap jauh di bawah target.
Baca Juga: Ikatan Cinta 26 April 2021: Pernyataan Papa Chandra Soal Elsa Didukung Kesaksian Pak Purnomo
Baca Juga: Wakil Ketua MUI Jawa Tengah Ajak Masyarakat Ciptakan Kondisi Aman dan Damai Serta Jaga Kerukunan
Masalahnya kementerian pertahanan adalah penerima anggaran terbesar dalam APBN. Artinya, dibawah Prabowo Subianto performa penyerapan anggaran Kemenhan jauh dibawah standar ideal.
Diketahui berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, masih ada Rp19 triliun tidak terserap (unspent). Artinya, masih ada gap antara perencanaan dan eksekusi deliverynya.
“Ditahun 2019, ada Rp19 triliun anggaran Kemenhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar,” beber Arjuna.