Diberlakukan di Jawa dan Bali Mulai 11 Januari 2021 Besok, Apa Beda PPKM dan PSBB? Ini Penjelasannya

- 10 Januari 2021, 18:53 WIB
Ilustrasi: Penerapan PPKM Jawa-Bali mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021
Ilustrasi: Penerapan PPKM Jawa-Bali mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 /pixabay/Queven

SEMARANGKU – Mulai besok, 11 Januari 2021, diberlakukan di Jawa dan Bali oleh pemerintah, berikut penjelasan perbedaan PPKM dan PSBB.

Penerapan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 - 25 Januari 2021.

Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah yang rawan penyebaran Covid-19. Lalu, apa bedanya dengan PSBB dengan PPKM?

Baca Juga: Daftar Pemenang Golden Disc Awards ke-35 Hari Kedua Kategori Album, Ada BTS, GOT7, BLACKPINK, dll

Baca Juga: Siap-Siap.... Objek Wisata Rowo Jombor Disulap Jadi Taman Kuliner Terbesar

PSBB adalah kegiatan penutupan akses penduduk di suatu daerah yang terinfeksi Covid-19 untuk memutus mata rantai virus corona.

Penutupan ini berdasarkan dengan pengliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan tempat ibadah maupun tempat umum.

Penerapan PSBB ini dijauhkan oleh Bupati, Wali Kota maupun Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan bidang kesehatan.

Baca Juga: LIVE STREAMING RCTI: AS Roma vs Inter Milan Gratis di TV Online, Klik Link-nya Segera!

Baca Juga: Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Covid 19 Pfizer Meninggal Dunia, Cek Faktanya

Sementara, PPKM meliputi  pembatasan kegiatan masyarakat berfokus pada beberapa sektor antara lain tempat kerja atau perkantoran, kegiatan belajar mengajar, restoran atau tempat makan, mall atau pusat perbelanjaan dan tempat ibadah.

"Perlu dipahami, saat ini kita kembali menerapkan tahapan menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, yaitu tahap Prakondisi, Timing, Prioritas dan Koordinasi pusat-daerah," ungkap Wiku di Istana Kepresidenan, dikutip dari PMJ News, Minggu 10 Januari 2021.

Dalam permasalahan sektor essensial dan konstruksi, Wiku menambahkan, pihaknya mengizinkan namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Baca Juga: GOT7 FOREVER Jadi Trending di Twitter Susul Kabar Semua Member Hengkang dari JYP Entertainment

Baca Juga: HORE! Subsidi Kuota Internet Gratis Kemendikbud dan Kemenag Cair Lagi di Tahun 2021

Dia mengungkapkan PPKM adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap komitmen nasional untuk terus menangani pandemic Covid-19. Namun, PPKM ini tidak terbatas hanya untuk daerah-daerah tersebut.

"Kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakatnya, agar sama-sama memantau dan mengevaluasi perkembangan kasus Covid-19 serta keterpurukan tempat tidur ruang ICU dan isolasi rumah sakit rujukan di wilayahnya masing-masing," tukasnya.***

Editor: Meilia Mulyaningrum

Sumber: PMJ News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah