Network
SEMARANGKU – Sebanyak 12.500 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan aksi 1812 di depan Istana Negara, Jumat, 18 Desember 2020.
Para personel siap mengambil langkah tegas jika massa aksi 1812 melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan demonstrasi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menuturkan, 12.500 personel gabungan disebar di beberapa titik.
Baca Juga: Park Bo Young dan Seo In Guk Akan Bintangi Drama Korea Fantasi Romantis, Ini Bocoran Sinopsisnya
Baca Juga: Gak Perlu Antri! eform.bri.co.id/bpum Dapat Munculkan Penerima BLT BPUM UMKM Meski NIK Tak Terdaftar
“Hari Ini kita Polda Metro Jaya dan TNI menurunkan tim gabungan 5.000 personel yang kita siapkan di lokasi aksi,” ucap Kombes Yusri, Jumat 18 Desember 2020, dikutip dari PMJ News.
“Lalu ada 7.500 personel stand by cadangan yang bersiaga di Monas, DPR, Polda, serta yang TNI cadangan di batalyon masing-masing,” imbuhnya.
Selain menerjunkan pengamanan di sekitar kawasan Istana Negara, personel juga disebar di beberapa titik rawan massa.
Baca Juga: ARMY Di-prank Lagi Oleh Suga dan Jimin, Ini Member BTS yang Ikuti Gladi Resik di KBS Song Festival
Baca Juga: Login pip.kemdikbud.go.id Dapat Bantuan Rp1 Juta dari Kemendikbud, Jangan Ketinggalan!
Beberapa personel cadangan juga disiapkan di kawasan Monas, gedung DPR dan Polda Metro Jaya.
Ditegaskan, sebenarnya aksi 1812 tidak mendapat izin dari pihak kepolisian. Meski begitu, polisi akan melakukan operasi kemanusiaan sebagai langkah persuasif.
Lebih lanjut, Kombes Yusri menjelaskan, seluruh massa aksi 1812 yang terdiri dari anggota Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya akan dilakukan rapid test Covid-19.
Jika diketahui ada yang reaktif, akan langsung dibawa ke Wisma Atlet untuk menjalani karantina dan pemeriksaan lebih lanjut.
Baca Juga: BoA Diselidiki Polisi Karena Bawa Obat Tidur ke Korea Selatan Secara Ilegal, SM Entertainment Begini
Baca Juga: Login dtks.kemensos.go.id, Ada Bantuan Rp300 Ribu, Cair Terakhir Bulan Ini!
Jika massa aksi 1812 menolak mematuhi aturan protokol kesehatan Covid-19, personel kepolisian akan mengambil langkah tegas.
Dalam penegakan hukum itu, pihak kepolisian berpedoman dengan Undang-Undang yang berlaku.
“Operasi Kemanusiaan dulu baru disusul penindakan hukum. Jadi pembubaran itu adalah jalan terakhir jika mereka tidak mengindahkan semua seperti Operasi Kemanusiaan,” tegas Kombes Yusri. ***
