Omnibus Law RUU Cipta Kerja Disahkan DPR, Ini Potensi Kerugian Bagi Pekerja!

6 Oktober 2020, 07:00 WIB
RUU CIpta Kerja Siap Diserahkan ke Sidang Paripurna /

SEMARANGKU – Pada rapat Paripurna tanggal 5 Oktober 2020, DPR resmi sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, meski menerima penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kempok masyarakat sipil, pakar hukum, akademisi, buruh, masyarakat adat, hingga mahasiswa.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai sangat merugikan dan menimbulkan dampak luar biasa buruk bagi penghasilan pekerja, keamanan bekerja, dan hak asasi manusia secara umum.

Dikaetahui bahwa proses penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak transparan sedari awal, karena pembahasan dilakukan secara tertutup yakni pada hari libur dan bahkan disahkan lebih cepat dari jadwal semula.

Baca Juga: Tsunami Pulau Jawa, Fenomena Alam dan Pertanda Menakutkan yang Menyertainya, Sebelum Hapus Daratan

Baca Juga: Tanda Alam Saat Tsunami 20 Meter Datang ke Pulau Jawa, Ini yang Paling Menakutkan dan Diwaspadai

Kelompok buruh dan masyarakat sipil tidak dilibatkan sejak awa. Klaim pemerintah bahwa 14 kelompok buruh diajak konsultasi sudah disangkal.

Bayak kenentuan yang berpotensi merugikan pekerja, antara lain:

1. Pekerja kontrak tidak mendapatkan jaminan akan diangkat jadi karyawan tetap.

2. Pekerja terancam kerja lembur tanpa upah sepadan

3. Pengusaha tidak diwajibkan membayar karyawan sesuai dengan upah minimum yang ditentukan undang-undang

Baca Juga: Binatang Ini Jadi Pertanda Datangnya Gempa dan Tsunami, Jika Ketemu Lari Cari Tempat Aman

Baca Juga: Tsunami 20 Meter di Pantai Selatan Jawa, Daerah Ini Jadi yang Terparah Kata Peneliti ITB

Disisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) melakukan update terhadap RUU Cipta Kerja. Berikut poin-poin yang dimaksud:

1. Pekerja waktu tertentu (pekerja kontrak) kini mendapatkan kompensasi saat kontrak (perjanjian kerjanya) berakhir. Syarat pelaksanaan PWKT yang ada dalam UU sebelumnya tetap berlaku.

2. Pekerja alih daya (outsourcing) mendapatkan:

- Kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas hak-hak mereka, yaitu perusahaan outsourcing yang mempekerjakan mereka. Tanggung jawab itu meliputi: upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja dan penanganan jika ada perselisihan.

- Putusan MK 2012 tentang perlindungan pekejra outsourcing akan dituliskan menjadi norma daam UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Sedih Tidak Dapat Kartu Prakerja, Ikut Saja JPS Kemnaker atau Jaring Pengaman Sosial, Cek Disini

Baca Juga: Tidak Lolos Kartu Prakerja Gelombang 10? Ikut Program Jaring Pengaman Sosial atau JPS Kemnaker Saja

- Perjanjian kerja harus menyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.

- Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alih daya, masa kerja dari pekerja atau buruh tetap dihitung.

- Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Jalan Pintas untuk Dapatkan Kuota Internet Murah Telkomsel 10 GB, Yuk Ikuti!

Baca Juga: Kuota Internet Gratis Hingga 50 GB dan Promo 30 GB Terbaru dari Indosat, Ini Cara Dapatnya!

3. Berkenanaan dengan upah, kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten prosentasenya adalah lebih besar nilai inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah itu. upah minimum sektor UMKM ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dasarnya adalah tingkat konsumsi masyarakat di daerah itu.

4. Soal waktu kerja,

- Ada batasan waktu kerja maksimal per minggu sesuai konvensi ILO yaitu 40 jam

- Ada batasan maksimal waktu lembur sesuai konvensi ILO

Baca Juga: Cara Cek Jumlah Kuota Internet Gratis dari Kemdikbud di Kartu Telkomsel, Pastikan Sudah Dapat!

Baca Juga: Ternyata BLT Subsidi Gaji Gelombang 2 November-Desember Cair di Bank Swasta Sekarang, Cari Namamu

5. Untuk PHK, syarat-syaratnya tetap mengacu pada UU sebelumnya dan putusan MK.

6. Dalam hal pesangon,

- Nilai maksimal pesangon adalah 19 kali upah

- Pekerja ter PHK berhak menerima jaminan kehlangan pekerjaan dari BPJS. Diberikan selama 6 bulan tanpa menambah iuran.

7. Sanksi pidana ketenagakerjaan tetap akan diberlakukan, tidak dihapus. Sehingga diharapkan agar semua pihak menjaga kepatuhan.

8. Serikat pekerja dan pengusaha akan tetap terlibat dalam proses penyusunan seluruh peraturan pelaksanaan UU.

***

Editor: Risco Ferdian

Tags

Terkini

Terpopuler