SEMARANGKU - Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI memberikan instruksi kepada Pemerintah Daerah terkait Karhutla.
Pemerintah Daerah baik level provinsi hingga kabupaten diminta untuk siap siaga menghadapi potensi terjadinya Karhutla (Kebakaran hutan dan lahan).
Mengingat potensi bencana Karhutla ini tidak bisa dikerjakan secara parsial apalagi dengan ego sektoral, melainkan butuh sinergitas.
Tito Karnavian menginstruksikan kepada Kepala Daerah yakni Gubernur hingga Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk waspada menghadapi potensi Karhutla, dilansir dari antaranews.com.
Instruksi tersebut telah tertuang kedalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
Yang isinya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah khususnya Kepala Daerah sebagai pemimpin Satgas Karhutla untuk berperan aktif dalam menghadapi potensi yang terjadi dengan melibatkan seluruh komponen.
Penting untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, jajaran Forkopimda, serta melibatkan pentahelix dengan adanya partisipasi masyarakat.
Baca Juga: Proses Hukum Mario Dandy Berjalan Alot, Keluarga David Ozora Ngaku Capek dan Tulis Kalimat Sindiran
"Inmendagri ini telah menyusun langkah yang sistematis, mulai dari upaya pencegahan sampai penanggulangan," ujar Safrizal Z.A selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada antaranews.com (23/5/2023)
Safrizal Z.A juga menambahkan untuk melakukan patroli untuk mencegah dan memantau adanya titik api yang timbul.
"Lakukan terus patroli bersama untuk pencegahan dan pemantauan titik api dengan memanfaatkan teknologi satelit dan pemeriksaan lapangan, gencarkan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye larangan membuka lahan dengan cara membakar," terangnya.
Dalam hal ini patroli rutin sudah mulai dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Kayuagung sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, juga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang membahayakan lingkungan, dilansir dari humas.polri.go.id.
"Kami terus melakukan upaya pencegahan dan mitigasi Karhutla di wilayah ini. Patroli rutin merupakan salah satu langkah proaktif kami untuk mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan. Kami juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi," terang Kapolsek Kayuagung.
Dalam hal ini faktor pembiayaan juga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan instruksi dari Mendagri Tito Karnavian. Sehingga perlu untuk memastikan tersedianya anggaran dana dari alokasi APBD.
"Pencegahan dan penanggulangan Karhutla bukan sekedar wacana, tapi harus ada aksi nyata. Dengan demikian komitmen dari kepala daerah termasuk DPRD harus diaktualisasikan dalam alokasi anggaran pada APBD di daerah masing-masing," ujar Safrizal Z.A.
Diketahui bahwa puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang, sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan secara konkret untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Jadi penting untuk waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengingat kebakaran hutan dan lahan adalah salah satu permasalahan bagi semua orang. Sehingga diperlukan tanggungjawab bersama untuk mengatasinya, dilansir dari antaranews.com.***