SEMARANGKU - Pejabat saat ini dinilai sering memposisikan diri sebagai penguasa, bukan pelayan publik.
Bukannya mendekatkan diri dengan rakyat, mereka justru mengambil jarak dengan orang-orang saat melakukan pelayanan.
Hal ini dikatakan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang Hardo Warsono, pada Rabu, 1 Maret 2023, dilansir dari laman pikiran-rakyat.com.
"Birokrasi dan pejabatnya sering kali memosisikan diri sebagai penguasa daripada sebagai pelayan publik yang baik," kata Hardo.
Baca Juga: Kuliner Populer Khas Semarang, Simak Resep Mochi Ketan Isi Kacang Anti Ribet yang Wajib Kalian Coba
Pakar kerja sama antardaerah tersebut menjelaskan, penyelenggaraan pelayanan publik prima tercermin dari segi kepemimpinan. Namun faktanya, sampai saat ini pelayanan publik masih berorientasi pada kekuasaan yang sangat kuat.
"Orientasi ini berpengaruh negatif pada praktik birokrasi yang misinya adalah optimalisasi pelayanan publik," ucap dia lagi.
Hardo pun mencermati bahwa realitas menunjukkan terdapat perlakuan istimewa bagi penerima pelayanan. Terlebih, bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan.
"Berkembangnya budaya paternalistik tersebut turut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan elite politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik," jelasnya.
Menurutnya, bagaimanapun birokrasi merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik.
Sehingga, diperlukan reformasi agar tidak akan menghambat pelayanan dan memberikan kontribusi pada percepatan dan keberhasilan pembangunan.***