SEMARANGKU - Pada Rabu, 30 Desember 2020, Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan oleh pemerintah dan baru-baru ini muncul ormas bernama Front Persatuan Islam.
Segala kegiatan yang dilakukan atas nama ormas Front Pembela Islam atau FPI harus ditolak dan dihentikan.
Keputusan itu disampaikan oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Baca Juga: Temukan Sporadis Wabah Covid-19 Baru di Beijing, Tiongkok: Warga Indonesia yang Membawanya
Baca Juga: Setelah Dikunjungi Sinterklas 101 Lansia Panti Jompo di Belgia Tertular COVID-19, 26 Meninggal Dunia
“Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI” kata Mahfud.
Akan tetapi, tak lama setelah FPI dibubarkan, langsung muncul ormas baru bernama Front Persatuan Islam. Ormas tersebut sama-sama memiliki singkatan FPI.
Front Persatuan Islam dideklarasikan oleh Ketua FPI, Shabri Lubis dan Sekretaris FPI, Munarman.
Baca Juga: Cara Ketahui Terdaftar Penerima Vaksin Covid 19 Atau Tidak, Klik Link Ini dan Masukkan Nomor KTP
Baca Juga: Jelang 1 Tahun Letnan Jenderal Soleimani Meninggal, Komandan Iran Tegaskan Pembalasan
Mahfud pun memberi reaksi atas munculnya ormas tersebut. Menko Polhukam mengunggah cuitan di akun Twitter miliknya pada Jumat, 1 Januari 2020 pukul 13.27 WIB.
Mahfud mengatakan bahwa deklarasi Front Persatuan Islam itu sah untuk dilakukan. Namun, ormas yang bersangkutan tidak boleh melanggar hukum dan harus menaati ketertiban umum.
“Blh sh, asal tak melanggar hukum dan tak mengganggu ketertiban umum,” tulis Mahfud.
Baca Juga: Memasuki Tahun Baru 2021, Presiden Jokowi: Sembako, Bansos Tunai, Kartu Prakerja Dilanjutkan
Baca Juga: Benarkah Media Korea Sudah Tahu Kencan Pasangan Ravi VIXX-Taeyeon SNSD dan Hyun Bin-Son Ye Jin?
Menko Polhukam Mahfud MD melanjutkan kalau dulu pernah ada kejadian serupa dengan apa yang dilakukan FPI.
Kejadian yang dimaksud adalah bubarnya partai Masyumi yang melahirkan beberapa partai, mulai dari Pramusi, PPP, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, hingga DDII.
“Dulu Partai Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, lalu PPP, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan kemudian ada DDII yg legendaris,” lanjutnya.
Mahfud juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh FPI itu boleh secara hukum. “Scr hukum boleh,” tutupnya.***