Network
SEMARANGKU - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencari dukungan Thailand untuk menghentikan krisis di Myanmar.
Seorang utusan PBB telah menyerukan dukungan Thailand untuk mencegah eskalasi krisis di Myanmar.
PBB juga menginginkan adanya jaminan bahwa pengungsi yang melarikan diri dari Junta Militer Myanmar akan dilindungi oleh pemerintah Thailand.
Noeleen Heyzer, utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, mengajukan permohonan dukungan kepada Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha.
Hal ini karena situasi Myanmar meningkatkan perselisihan di dalam ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).
Selain itu, juga menyebabkan penundaan pertemuan para menteri yang ditetapkan untuk minggu ini.
Heyzer mencari dukungan untuk upaya internasional untuk menekan Junta Militer Myanmar dan membantu orang-orang terlantar.
“Perdana menteri memiliki peran penting dalam mencegah memburuknya krisis lebih lanjut di Myanmar, di mana ledakan akan membawa ketidakstabilan lebih lanjut ke daerah perbatasan yang sudah bergejolak,” ujar Heyzer, dikutip dari Al Jazeera.
Sekedar informasi, ribuan warga sipil Myanmar telah melarikan diri ke Thailand pasca kudeta yang dilakukan Junta Militer tahun lalu.
Angka resmi menunjukkan bahwa lebih dari 1.300 warga sipil Myanmar masih berada di tempat penampungan Thailand.
Junta Militer Myanmar telah berperang di berbagai bidang sejak merebut kekuasaan tahun lalu.
Mereka menindak dengan kekuatan mematikan pada protes sambil mengintensifkan operasi terhadap tentara etnis minoritas dan milisi yang baru dibentuk.
Junta Militer juga menggusur ribuan warga sipil.
Dilansir Semarangku dari Al Jazeera, sebanyak 50.000 orang telah mengungsi karena serangan militer baru-baru ini di negara itu.
Pada Selasa, 18 Januari 2022 ada laporan di media sosial tentang pasukan militer yang melakukan serangan di kotapraja Monywa di Divisi Sagaing sehari sebelumnya.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth mengatakan bahwa masalah Myanmar sangat kompleks dan situasinya harus ditangani.
“Secara bertahap dengan pemahaman dan melalui pembangunan kepercayaan dengan pemimpin Myanmar,” ujar Prayuth, dikutip dari Al Jazeera.
Beberapa organisasi internasional mengatakan bahwa mereka tidak memiliki akses ke wilayah kemanusiaan itu.
Ratchada Thanadirek, juru bicara pemerintah, menolak mengomentari masalah ini.
Namun, dia mengatakan bahwa Thailand memberikan bantuan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.
Sementara itu, gesekan tentang bagaimana menangani Myanmar berlanjut berbulan-bulan.
Pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Kadir Jailani mengatakan masalah Myanmar menghadiri acara-acara ASEAN masih belum terselesaikan.
“Harus diakui bahwa masih diperlukan waktu untuk menyatukan pandangan,” ujar Jailani, Direktur Jenderal Kementerian Untuk Urusan Asia, Pasifik, dan Afrika, dikutip dari Al Jazeera.
Itulah PBB yang mencari dukungan Thailand untuk menghentikan krisis di Myanmar, demi tekan Junta Militer.***
