Network
SEMARANGKU – Militer Myanmar menuduh Aung San Suu Kyi mengimpor alat komunikasi secara illegal dan Presiden Win Myint melanggar protokol kesehatan selama masa kampanye.
PBB mengatakan akan memobilisasi tekanan dari dunia internasional untuk memastikan kudeta oleh militer Myanmar dihentikan dan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan petinggi partai NLD lainnya dibebaskan.
Baru-baru ini militer Myanmar mengajukan tuntutan bahwa Aung San Suu Kyi telah mengimpor secara illegal alat komunikasi dan Presiden Win Myint melanggar protokol kesehatan saat kampanye pemilu.
Baca Juga: Liverpool vs Brighton 0-1, Jurgen Klopp: Pemain Tampak Kelelahan!
Militer Myanmar Tuduh Suu Kyi Impor Alat Komunikasi Ilegal dan Win Myint Langgar Prokes Kampanye
Peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi ditahan pada Senin, bersama dengan politisi sipil lainnya. Dia ditahan sebagai tahanan rumah di ibu kota, Naypyidaw, menurut seorang pejabat dari partainya.
Kepolisian mengatakan enam radio walkie-talkie telah ditemukan saat menggeledah rumah Suu Kyi di Naypyidaw. Radio itu diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin, katanya.
Dokumen yang ditinjau pada hari Rabu meminta penahanan Suu Kyi untuk menanyai saksi, meminta bukti dan mencari penasihat hukum setelah menanyai terdakwa.
Baca Juga: Jadwal Acara ANTV Hari Ini Kamis 4 Februari 2021 Ada Benyamin Raja Copet
Baca Juga: Ikatan Cinta RCTI 4 Februari 2021: Nekat! Elsa Bungkam Saksi Kunci Pembunuhan Roy, Aldebaran Tahu!
Sebuah dokumen terpisah menunjukkan polisi mengajukan tuntutan terhadap Presiden yang digulingkan Win Myint karena melanggar protokol untuk menghentikan penyebaran virus corona selama kampanye pemilihan November lalu.
Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi memenangkan pemilu itu dengan telak, tetapi militer, yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing, mengklaim pemungutan suara itu telah dicurangi.
Dengan alasan itu militer membenarkan perebutan kekuasaan atau kudeta, sementara Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji BSU 2021 Tidak Dilanjut, Menaker Ida Fauziyah: Diganti Bantuan Ini
Pengambilalihan tersebut telah mempersingkat transisi panjang Myanmar menuju demokrasi dan menarik kecaman keras dari negara-negara Barat, G7, dan PBB.
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam wawancara yang disiarkan oleh The Washington Post pada hari Rabu, dikutip dari Reuters.
“Ini benar-benar tidak dapat diterima setelah pemilu - pemilu yang saya yakini berlangsung normal dan setelah periode transisi yang besar.”
Baca Juga: Terbaru! Syarat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 12 Selain Warga Indonesia
Baca Juga: Alasan BLT Subsidi Gaji 2021 Bisa Cair Lagi, Bantuan BSU Ditransfer Rp2,4 Juta
Menangani kudeta di Myanmar adalah prioritas bagi Amerika Serikat dan Washington sedang meninjau kemungkinan sanksi sebagai tanggapan, Gedung Putih mengatakan pada hari Rabu.
Ketua Parlemen ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) untuk Hak Asasi Manusia, Charles Santiago, mengatakan tuduhan baru itu menggelikan.
“Ini adalah langkah absurd oleh junta untuk mencoba melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka,” katanya dalam sebuah pernyataan. Reuters tidak dapat segera menghubungi polisi, pemerintah atau pengadilan untuk dimintai komentar.***
