Ganjar Pranowo Akan Tegas, Warga Jateng Harus Siap Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Diperketat

- 14 September 2020, 12:19 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Protokol kesehatan dan penegakan hukum di Jateng akan diperketat
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Protokol kesehatan dan penegakan hukum di Jateng akan diperketat /Dok. Humas Jateng/

SEMARANGKU - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menggelar rapat dengan seluruh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se Jawa Tengah, Senin (14/9). Rapat yang digelar secara virtual itu dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum terkait protokol kesehatan di Jawa Tengah.

Dalam rapat itu, Ganjar Pranowo mendapat laporan bahwa pelaksnaan penegakan hukum sudah dilaksanakan serentak di Jawa Tengah sejak awal September lalu. Sampai saat ini, tercatat ada 25.669 orang yang terjaring operasi protokol kesehatan itu.

"Mereka dihukum dengan ketentuan masing-masing daerah. Ada yang diminta kerja sosial dengan membersihkan lingkungan, penyitaan KTP dan hukuman lain," kata Kasatpol PP Provinsi Jateng, Budiyanto.

Baca Juga: Buruan Beli! Di Wilayah Ini Harga BBM Pertalite Diturunkan Pertamina, Jadi Murah Meriah

Baca Juga: Ga Usah Kemana-mana! Cek BLT Subsidi Gaji Tahap 3 Cair Atau Belum Bisa Lewat HP, Begini Caranya

Budiyanto menerangkan, operasi penegakan hukum akan terus dilakukan. Bahkan pihaknya sedang menyusun rencana, untuk pelaksanaan operasi serentak kembali dilakukan pada Oktober bulan depan.

"Ada 175 operasi yang kami rencanakan secara serentak di bulan Oktober nanti. Tiap-tiap daerah, minimal ada lima titik operasi," jelasnya.

Dari evaluasi pelaksanaan operasi penegakan hukum selama ini, Budiyanto menerangkan bahwa masih banyak masyarakat yang ngeyel. Selain itu, pemenuhan sarana prasarana bagi petugas Satpol PP juga harus dipenuhi.

Baca Juga: Mulai Hari Ini! Jatim Terapkan Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19, Simak Infonya!

Baca Juga: Kewajiban Perorangan Saat Penerapan Sanksi Pelanggar Protokol Covid-19 di Jatim, Hari Ini!

Hal senada disampaikan Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto. Kepada Ganjar Pranowo, Fajar mengeluhkan terkait hukuman protokol kesehatan yang kurang memberikan efek jera.

"Ada warga yang dihukum nyapu jalan atau push up, mereka malah senyum dan selfie ria. Ada yang nekat minta difotokan petugas Satpol. Jadi, menurut kami, hukuman ini harus benar-benar yang memberikan efek jera," ucap Fajar.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa evaluasi penegakan hukum di Jateng memang perlu dilakukan. Untuk itu, ia sengaja mengumpulkan seluruh Satpol PP di Jateng untuk menggelar rapat terkait ini.

Baca Juga: Alhamdulillah, BLT Rp1,2 Juta Untuk Korban PHK Cair Hari Ini, Program Subsidi Gaji Sangat Membantu

Baca Juga: Ga Usah Kemana-mana! Cek BLT Subsidi Gaji Tahap 3 Cair Atau Belum Bisa Lewat HP, Begini Caranya

"Tapi intinya, saya minta seluruh Satpol PP se Jateng secara intens tetap melakukan penegakan hukum. Sambil kita evaluasi, apa saja yang kurang saat mereka melakukan penegakan hukum, apakah sarana prasana, kelengkapan APD dan lainnya. Intinya, semuanya harus dilengkapi, jangan sampai membahayakan Satpol PP dalam bertugas," katanya.

Satpol PP se Jateng lanjut Ganjar diminta membuat jadwal penanganan dan melihat momentum atau event yang terjadi sampai akhir tahun.

Misalnya, akan ada berapa banyak hari besar agama, ada berapa event yang akan digelar dan ada berapa tren yang meningkat dalam masyarakat. Semuanya harus terdata dan dilakukan antisipasi-antisipasi.

Baca Juga: Anies Baswedan Pastikan 5 Kegiatan yang Dilarang Selama PSBB Jakarta 14 September 2020

Baca Juga: Arya Bima Walikota Bogor Anggap Anies Baswedan Mau Bunuh Nyamuk Kok Pakai Meriam, Terkait PSBB

"Saya contohkan, akhir-akhir ini marak lomba lari liar di Jalan Pahlawan Semarang. Ternyata, ini tren nasional, saya lihat di daerah lain misalnya Bekasi juga sama. Jadi ini harus dilakukan pencegahan," ucapnya.

Patroli rutin lanjut Ganjar Pranowo harus dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Patroli warung, restoran, tempat pariwisata, kantor, sekolah harus terus dilakukan.

"Saya minta semua dinas melakukan review terkait ini. Warung Bu Fat di Semarang jadi klaster, artinya ada potensi warung lain juga terjadi seperti itu. Maka haris diantisipasi, dilakukan tindakan di destinasi wisata, kuliner, pasar, perkantoran, sekolah dan lainnya. Saya minta semuanya direview dengan ketat," tegasnya.

Baca Juga: Cek Lagi Data Anda, Jika BLT Subsidi Gaji Tahap 3 Tak Cair, Lakukan Ini

Baca Juga: Trending Twitter, Ini Komentar Ridwan Kamil atas Terjadinya Penusukan Syekh Ali Jaber

Terkait hukuman pada pelanggar disiplin, Ganjar Pranowo mengatakan masukan dari Satpol PP dalam evaluasi ini akan menjadi catatan.

"Karena ini sudah berjalan, jadi kami evaluasi. Apakah ada efek jeranya atau tidak. Biro Hukum saya minta evaluasi, mengajak ahli pidana untuk membahas itu. Kami berharap, hukuman nantinya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar-benar memberikan efek jera," pungkasnya. ***

Editor: Heru Fajar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x